Pilpres 2024

Ada Upaya Jodohkan Ganjar-Prabowo, Akan Ada Kejutan Sebelum Daftar ke KPU

Ia menyebut bisa saja ada kejutan besar menjelang detik-detik pendaftaran Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

|
Editor: Dion DB Putra
DOK ISTIMEWA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama di Kebumen, Jawa Tengah, saat mendampingi Presiden Joko Widodo. 

Bakal calon presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku mendengar kekhawatiran dari masyarakat terkait Jokowi yang akan cawe-cawe tersebut. Anies bilang masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, Pemilu, tidak netral penyelenggara Pemilu, Caleg, Parpol, Capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

"Kami harap kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu tetap seperti semula. Pelaksanaan yang baik dan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mengajak masyarakat mari bersama menyambut proses demokrasi," ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies juga berharap kalau demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut. Dalam artian, kata dia, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres dan memiliki hak untuk memilih.

"Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama," tukas dia.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menilai pernyataan Jokowi tersebut sangat berbahaya.

"Presiden mesti netral dan inparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses Pemilu," kata Mardani.

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan, biarkan rakyat mengmbil peran sebagai pemilih calon pemimpin. "Biarkan ketua umum partai politik membuat ijtihad," kata Mardani.

Yang harus dilakukan Presiden Jokowi, kata Mardani, adalah memastikan Pemilu berlangsung luber dan jurdil. "Enggak perlu ada skenario satu atau dua pasang. Biarkan mengalir saja, setiap zaman itu ada orangnya," kata Mardani.

"Pak Jokowi fokus saja untuk husnul khotimah. Itu pun sudah berat. Kami yakin ketika Presiden netral dan bekerja dalam koridor yang benar, justru kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," pungkasnya.

Jubir PKS Muhammad Iqbal juga merespons pernyataan Jokowi tersebut bukan sikap presiden negarawan. "Sikap Presiden Jokowi bukan sikap presiden yang negarawan," kata Iqbal.

Iqbal melanjutkan harusnya Jokowi tidak perlu khawatir karena calon-calon presiden yang ada secara pendidikan dan pengalaman lebih baik dari Presiden Jokowi. "Apalagi Anies Baswedan yang juga alumni UGM, ahli ekonomi, dan seorang pendidik," tegasnya.

Menurut Iqbal seharusnya seorang presiden memiliki sikap negarawan menjadi pengayom semua calon presiden.

"Etikanya seorang presiden adalah negarawan, menjadi pengayom semua calon, tanpa membedakan dari partai mana, apalagi kandidat yang ada pernah membantunya dalam kabinet," tutupnya. (tribun network)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved