Berbagai Upaya Dilakukan BP3MI untuk Melindungi PMI Asal Nusa Tenggara Barat

Hal tersebut dikatakan Sinaga dalam acara sosialisasi Kesepakatan Global Migrasi (KGM), Selasa (23/5/2023).

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Dion DB Putra
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
Peserta sosialisasi KGM yang diselenggarakan BP2MI bersama Kementerian Luar Negeri dan IOM UN Migration di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (23/5/2023). 

Laporan wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM- Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat, Mangiring Hasoloan Sinaga mengatakan berbagai upaya dilakukan BP3MI untuk melindungi pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri.

Hal tersebut dikatakan Sinaga dalam acara sosialisasi Kesepakatan Global Migrasi (KGM), Selasa (23/5/2023).

"Sosialisasi seperti ini memberi pemahaman dari tingkat desa RT/RW, peran peran pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten kota," kata Sinaga.

Lebih lanjut Sinaga mengatakan, perlindungan yang diberikan terhadap PMI pada sektor ekonomi dan sosial.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk PMI di NTB masih rendah. Selain itu kualitas tenaga kerja termasuk PMI juga rendah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP3MI Mangiring Hasoloan Sinaga mengatakan pihaknya terus koordinasi dengan berbagai pihak demi memberi pemberian perlindungan kepada PMI baik diluar maupun dalam negeri.

"Tentu kalau kasusnya di dalam negeri itu, masih bisa kita tangani sendiri, tetapi apabila kasusnya berada di luar negeri tentu kita koordinasikan dengan pihak perwakilan kita," jelas Sinaga.

Data Bappeda NTB, jumlah PMI berpendidikan sekolah dasar sebanyak 46,53 persen.

Untuk meningkatkan kualitas pekerja Pemerintah Provinsi NTB melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait memberikan pelatihan kepada para calon pekerja tersebut.

Akibat rendahnya kualitas pendidikan tersebut jumlah PMI yang bekerja sebagai pekerja kebun sebanyak 14.144 tenaga kerja yang seluruhnya laki laki.

Bappeda NTB mencatat kabupaten penyumbang PMI terbesar ialah Lombok Timur sebanyak 7.704 jiwa disusul Lombok Tengah sebanyak 5.456.

Sinaga mengatakan, apabila PMI tersebut menjadi korban maka akan dilakukan pendampingan dan memberikan edukasi kepada korban dan juga keluarga serta membuat laporan terhadap kasus yang menimpa PMI tersebut. (*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved