Wawancara Khusus
Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi: Gempa Dahsyat Politik Mengguncang NasDem
Sangat besar dampak politik, satu karena Pak Jhonny beliau adalah menteri di kabinet Pak Jokowi. Representasi dari partai koalisi.
Kebetulan Partai NasDem bersama PKS dan Demokrat sudah membentuk Koalisi Perubahan lalu sudah memutuskan Pak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Analisa Anda apakah masalah ini akan menyulitkan capres?
Karakter pilpres kita di Indonesia figur menjadi elemen yang sangat penting. Artinya figur Pak Anies ini yang menentukan apakah nantinya dukungan politik bisa diperoleh.
Bahkan sering kali dalam proses pemilu di Indonesia karena tidak selalu sambung figur dengan partai maka sering kali juga terjadi split voting. Jadi pemilih bisa saja memilih calon presidennya, tetapi tidak memilih partainya karena memang kartu suaranya berbeda.
Tentu bagi NasDem, PKS, dan Demokrat ini bukan berita baik ya, tetapi dampaknya bisa jadi tidak sangat besar. Itu karena orang akan memilih figurnya bukan partainya.
Yang kedua bagi Partai NasDem yang dampaknya akan berat karena kemudian dengan mudah siapa pun bisa mengatakan bahwa Partai NasDem di ujung pemerintahan justru terbukti salah satunya menteri bermasalah dengan hukum dan korupsinya luar biasa besar.
Bagi capres sendiri ini tergantung bagaimana partai koalisi bisa mendefinisikan program kerja dan menarik batas kasus ini. Strategi politiknya kita tunggu tetapi kita tahu di Indonesia figur capres dan cawapres itu bisa menjadi kunci penting bahkan lebih penting dari partai.
Partai sendiri pasti akan berkonsentrasi untuk pemilu legislatif nantinya.
Penyidik dalam kasus ini adalah Kejaksaan Agung sebagaimana kita ketahui institusi ini bagian pemerintahan, apakah kasus Jhonny G Plate ini memberikan pengaruh di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi?
Jelas ini tidak bisa dihindari karena bagaimana pun juga Jaksa Agung yang mengangkat Presiden Jokowi tentu apapun yang dilakukan Jaksa Agung saya yakin Presiden pasti tahu.
Ini kan banyak sekali kasus hukum mana yang harus diselidiki dulu mana yang harus diangkat kan jelas ada pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Dari sisi Pak Jokowi kalau dilihat dari kacamata aktor-aktor politik ya jelas semuanya memandang Pak Jokowi sedang memainkan satu kartu yang sangat penting.
Beliau pastikan akan membiarkan saja kasus ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum. Tidak akan mengintervensi dan seterusnya, gaya Pak Jokowi kan memang seperti itu.
Gaya politik Jawa kan kayak begitu tetapi kan publik pasti akan menilai entah Presiden membiarkan tidak memberi perlindungan atau sengaja bagian dari cara Presiden memberi punishment kepada NasDem.
Bagi saya bagaimanapun juga kita sebagai publik harus mendukung seluruh penegakan hukum. Yang kita tidak inginkan terlalu berat nuansa politiknya karena dengan cara itu hukum bisa jadi alat kekuasaan untuk menghabisi siapapun yang tidak disukai.
Dilemanya bagi publik akan selalu seperti itu, secara substantif kita percaya memang ada persoalan hukum. Dan karena itu harus diproses, ketika itu momentumnya dilakukan pada saat tertentu ya tidak bisa disalahkan kemudian.
| Menkominfo Budi Arie Setiadi: IP Address Starlink Harus dari Indonesia |
|
|---|
| Menkominfo Budi Arie Setiadi Akan Babat Habis Praktik Judi Online |
|
|---|
| Ketua TPN Ganjar Presiden Arsjad Rasjid: Bu Mega Memiliki Prinsip Bukan Transaksional |
|
|---|
| Zulkieflimansyah: Kami Tidak Menyandera Diri untuk Jadi Gubernur NTB Periode Kedua |
|
|---|
| Zulkieflimansyah: Kami Tidak Merasa Terbebani Apa-apa |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.