Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi: Gempa Dahsyat Politik Mengguncang NasDem

Dengan substansi yang seperti ini memang akan menjadi berat bagi Partai NasDem untuk mempertahankan posisinya. Apalagi partai ini mengandalkan kata kunci restorasi Indonesia dan macam-macam.

Komunikasi jadi bagian penting dan Partai NasDem harus bisa juga memberikan pertanggung jawaban dan pernyataan ke publik mengapa situasinya bisa seperti ini.

Jadi ini bukan hanya tanggung jawab personal Pak Jhonny G Plate sebagai Menkominfo.

Tidak boleh langsung dilepas sebagai tanggung jawab individu. Partai harus menjelaskan ke publik kalau perlu harus meminta maaf ke publik karena akibat tindakan korupsi yang terjadi hak publik untuk menikmati jaringan telekomunikasi yang merata jadi tidak bisa terpenuhi.

Menurut prediksi Pak Wawan apa langkah yang mungkin dilakukan Partai NasDem, menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada mekanisme hukum atau melawan?

Yang pertama ini soal kebiasaan, apalagi Pak Jhonny bukan menteri pertama dalam sejarah kabinetnya Presiden Jokowi yang berhadapan dengan hukum. Ada empat menteri sebelumnya yang semuanya berasal dari partai.

Dan partai selalu memberikan kesempatan kepada kader yang bermasalah hukum untuk berkonsentrasi, kemudian partai menarik diri. Jadi partai dengan cepat mengambil pembatas antara kadernya yang bermasalah dengan partai secara kelembagaan.

Itu merupakan pilihan strategi bertahan yang mau tak mau harus dilakukan oleh partai. Tetapi menurut pendapat saya, sebagai partai saya kira juga tidak masalah jika kemudian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas perilaku kadernya.

Kemudian menawarkan apa yang bisa diperbaiki ke depan. Nah soal posisi koalisinya Pak Presiden Jokowi yang ada sekarang serba susah bagi NasDem. Seandainya mau mundur dan menarik diri dari koalisi sudah terlambat.

Artinya kalau pun mundur itu karena terpaksa. Ada masalah apalagi nanti hubungan partai NasDem dengan koalisinya Pak Jokowi sedang tidak sepenuhnya baik-baik saja.

Kemudian anggaplah Pak Jokowi melakukan reshuffle lalu ada juga menteri dari NasDem yang diganti. Nah ini kan serba repot seperti dihukum oleh koalisinya. Memang ini serba dilematis karena agak terlambat bagi NasDem.

Kemarin mestinya ketika sudah merasa berbeda dan ingin mengembangkan jalur kompetisi elektoral lewat pilpres tidak masalah sebenarnya mundur dari koalisi. Kemudian konsekuensinya menarik menteri misalnya.

Kalau itu dilakukan tiga atau empat bulan yang lalu maka akan jauh lebih elegan, tapi kalau dilakukan sekarang itu mundur karena dihukum secara hukum maupun secara politik. Jadi memang serba dilematis, tapi di tengah itu saya kira partai NasDem harus mengambil langkah yang sesegera mungkin.

Bukan bermaksud memberikan saran, namun partai harus meminta maaf kepada publik karena ini jelas kepentingan publik yang sangat dirugikan, terlepas dari ada nuansa politiknya.

Tetapi kan substansi hukumnya jelas dari rekonstruksi kasus yang sudah berlangsung selama sekian bulan, ya memang ada penyimpangan yang luar biasa dari proyek BTS.