Surya Paloh Akui Status Johnny G Plate Sebagai Tersangka Pengaruhi Elektabilitas NasDem

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebutkan penetapan tersangka Johnny G Plate sedikit banyak mempengaruhi elektabilitas Partai NasDem di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Surya Paloh pada konferensi pers terkait penetapan tersangka Plate oleh Kejaksaan Agung atas dugaan kasus korupsi tower base transceiver station (BTS).

Baca juga: Pengamat Politik Bayu Satria Menilai NasDem NTB Tak Terpengaruh Penangkapan Johnny G Plate

"Pengaruh pasti ada, institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan perspepsi dan keyakinan publik salah satu faktor atau key factor-nya menentukan sekali," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Surya Paloh mengatakan persepsi publik sangat menentukan elektoral partai politik.

"Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan pers yang bebas. Dan tetap mempunyai rasa tanggung jawab pada profesionalisme dan etik yang kita miliki," katanya.

Surya Paloh pun mengatakan NasDem akan mendalami kasus yang dihadapi Sekjen NasDem Johnny G Plate.

"Sebagai sekretaris jenderal dan saya sebagai ketua umum tentu saya wajib mendalami kasus ini. Ini sudah cukup menjadi konsumsi publik beberapa waktu. Jhony sudah diperiksa beberapa kali," katanya.

Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi tower base transceiver station (BTS), Rabu (17/5/2023).

Dia pun tampak keluar dari gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan tangan terborgol.

"Setelah pemeriksaan, kami memutuskan menaikkan status yang bersangkutan sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi seusai Menkominfo digiring ke mobil tahanan.

Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G Plate langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Dalam perkara ini Johnny G Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran (PA).

"Perannya yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan pengguna anggaran," ujar Kuntadi. Oleh sebab itu, dirinya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, dari total dana proyek BTS 4G Kominfo yang senilai Rp 10 triliun, kasus korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 8 triliun.

"Dari jumlah proyek yang kurang lebih Rp 10 triliun, jumlah dari hasil pemeriksaan BPKP yang sudah diumumkan dua hari yang lalu, itu kurang lebih Rp 8 triliun. Sehingga hampir 80 persen dari nilai proyek ini menjadi suatu kerugian negara," kata Ketut dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (17/5/2023).