Sosok Bupati Meranti Muhammad Adil yang Di-OTT KPK: Profil, Harta Kekayaan, dan Kontroversi Kemenkeu
Bupati Meranti Muhammad Adil sebelumnya pernah bikin heboh soal Kemenkeu hingga sekarang ditangkap KPK, ini profil dan harta kekayaannya
Muhammad Adil juga menempuh studi S2 di universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024 ini sebelumnya pernah menjadi anggota dewan tingkat provinsi.
Yakni Anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode yaitu periode 2014-2018 hingga terpilih lagi periode selanjutnya yaitu 2019-2020.
Setahun menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau, Muhammad Adil maju dan terpilih menjadi Bupati Kepulauan Meranti.
Baca Selanjutnya: Kontroversi bupati meranti yang kena ott kpk tolak gubernur riau hingga laporkan pendahulunya
Karir Politik
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (2009)
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti (2009–2014)
Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Hanura (2014–2018)
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau dari PKB (2019–2020)
Bupati Kepulauan Meranti (26 Februari 2021–petahana)
Harta Kekayaan
Bupati Meranti, Muhammad Adil, mempunyai harta kekayaan Rp4.785.577.310, seperti dihimpun Tribunnews dari LHKPN KPK.
Dari jumlah tersebut, terdapat tanah sebanyak 74 bidang bernilai Rp4.367.400.000.
Kemudian, alat transportasi dan mesin Rp174.000.000, serta kas Rp244.177.310.
Adil tercatat tak memiliki utang kepada siapa pun.
Baca juga: KPK Ungkap Modus Rafael Alun Trisambodo Main Akal-akalan dengan Pengemplang Pajak
Presiden Prabowo Janji Tindak Tambang Ilegal, Termasuk Jenderal yang Jadi Beking |
![]() |
---|
Temuan Awal KPK Soal Tambang di Lombok yang Kini Sedang Diselidiki |
![]() |
---|
Mantan Kabid SMK Dikbud NTB Ahmad Muslim Dituntut 2,5 Tahun Penjara di Kasus Pungli SMKN 3 Mataram |
![]() |
---|
Profil Novel Baswedan: Eks KPK, Lulusan Akpol 1998, Jadi Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara |
![]() |
---|
Stafsus Menhan RI Deddy Corbuzier Punya Harta Hampir Rp1 Triliun, Ini Rinciannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.