Luhut Minta Segera Realisasikan Inisiatif Penerapan Pajak bagi Turis yang Masuk ke Indonesia

TRIBUNLOMBOK.COM, DENPASAR - Geram melihat banyak tingkah laku wisatawan mancanegara (wisman) yang melanggar di Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mengambil tindakan tegas.

“You want to steal money? Ucap seorang wisatawan mancanegara kepada seorang polisi beberapa waktu lalu di Bali. Setelah menonton video itu saya sampaikan kepada seluruh jajaran K/L yang hadir dalam Rakor terkait penertiban wisatawan mancanegara di Bali hari ini, bahwa kita tidak boleh membiarkan siapa pun meremehkan Indonesia,” kata Luhut dikutip dari Instagram miliknya.

Baca juga: Oknum Pendatang dan Turis Asing Ganggu Nyepi di Bali, Memaksa Buka Palang yang Dijaga Pecalang

Luhut mengatakan, semua pihak tidak boleh tinggal diam terhadap perbuatan melanggar hukum, apalagi ditambah dengan menghina institusi negara.

Berdasarkan data yang ia miliki, Bali menjadi salah satu destinasi wisata di dunia dengan biaya yang amat murah.

Hal ini tentunya mendorong para wisman yang berpendapatan rendah datang ke Bali dan akhirnya melanggar tata tertib di sana.

Data dari Travel Tourism Development Index 2021 juga mengkonfirmasi bahwa pengeluaran wisman di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara yang menawarkan quality tourism.

“Permasalahan ini semakin membuat saya yakin bahwa Bali harus kembali pada peta jalan transformasi pariwisata dari mass tourism ke pariwisata berkualitas (quality tourism). Dalam waktu dekat setidaknya kami akan fokus menindak berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan,” imbuhnya.

Dia juga meminta agar segera direalisasikan inisiatif penerapan pajak bagi turis yang masuk ke Indonesia.

Insentif ini akan sangat berguna untuk membiayai pengembangan destinasi dan promosi wisata, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara yang juga punya banyak industri pariwisata.

Luhut juga meminta agar dilakukan segera pengkajian untuk kebijakan disinsentif bagi WNA dari beberapa negara yang seringkali bermasalah, Hal tersebut penting dilakukan agar wisman yang datang terseleksi dengan baik.

Semua langkah dan upaya ini dinilai berhasil jika semua pihak memiliki semangat yang sama, yaitu jangan pernah memandang sebelah mata Indonesia. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjaga nilai luhur budaya, tradisi, dan peraturan.

“Jika wisatawan mancanegara ingin menikmati keindahan panorama alam Indonesia, maka mereka terlebih dahulu harus memahami dan menghormati nilai-nilai luhur budaya, tradisi, dan peraturan yang ditegakkan di negara ini,” tutupnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan, pajak untuk turis asing memang atas inisiatif Menko Marves Luhut Pandjaitan dan saat ini masih dalam proses penggodokan. Dispar Bali masih menanti berapa besaran angka pajak tersebut.

“Pak Luhut memang beliau ingin (terapkan pajak turis asing). Masih digodok untuk wisatawan. Pajak itu untuk menyikapi perilaku wisatawan sekarang ini,” kata Cok, Rabu (5/4/2023).

Nominal pajak yang akan dikenakan untuk turis asing belum diketahui. Yang jelas, pajak ini nantinya akan menyangkut pada visa wisatawan mancanegara tersebut seperti pada wisatawan yang akan berkunjung ke Thailand.

Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana tak permasalahkan jika wisatawan asing dikenakan pajak ketika berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali.

“Ya saya pikir masih oke. Asal pajak itu misalnya pajak wisatawan ke Bali. Jadi masuknya ke Bali. Jangan dibagi lagi gitu. Jadi dana itu bisa digunakan untuk infrastruktur, pemeliharaan budaya. Saya usulkan masuknya ke Pemerintah Tingkat 1 Bali gitu, ke Provinsi. Bukan ke mana-mana. Jangan dibagi lagi, misalnya seperti 50 persen pusat, 50 persen ke daerah,” katanya, Rabu.

Ia pun berharap, jika bisa, nantinya pajak wisatawan tersebut bisa full masuk ke daerah karena, menurutnya, dana dari pajak tersebut dapat digunakan untuk dana promosi pariwisata dan untuk infrastruktur.

“Selama ini kan Pemprov tidak mendapatkan satu sen pun dari pariwisata. Mungkin ini bisa dipakai pemasukan. Saya setuju intinya,” imbuhnya.

Kedua, ini tentunya akan menaikkan harga pariwisata di Bali. Ia memberikan contoh pada tempat wisata Candi Borobudur, di mana ketika harganya dinaikkan, masih ada wisatawan yang berkunjung.

Menurut Gus Agung, sudah saatnya Bali menjadi destinasi yang berkualitas. Biasanya, katanya, dalam satu destinasi begitu demand-nya tinggi sudah saatnya pariwisata menaikkan fee seperti pajak pariwisata.

Menurutnya, tak ada salahnya mencoba penerapan pajak pada turis asing di Bali. Terlebih Thailand sudah melakukannya.

Ia pun memberikan contoh kembali, misalnya saja, kalau kunjungan wisatawan di Bali bisa 5 juta seperti pada 2019 dikalikan pajak 10 dolar, menurutnya sudah bagus.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung IGN Rai
Suryawijaya mengaku sangat mendukung upaya pemerintah pusat dalam pengenaan pajak kepada turis asing.

Menurutnya, ini bisa meningkatkan pendapatan dengan banyaknya turis asing yang berusaha atau bekerja di Indonesia.

"Sebenarnya kita mengharapkan wisatawan yang datang ke Indonesia atau ke Bali. Namun melihat mereka banyak yang bekerja juga di Bali yang mendapatkan keuntungan, sehingga mereka wajib membayar pajak," katanya Suryawijaya.

Diakui pengenaan pajak akan menambah pendapatan negara berkaitan dengan pajak. Bahkan pajak yang dikenakan akan secara pribadi jika mereka melakukan usaha, termasuk pengenaan pajak pada perusahaan.

"Mereka melakukan kerja, atau berusaha di Indonesia dengan membayar pajak. Saya rasa sih wajar-wajar saja," ucapnya.

Disinggung bagaimana memfilter turis asing yang akan datang ke Bali untuk berusaha atau bekerja dengan turis asing yang memang benar berwisata, Suryanegara mengatakan, semua itu akan dilakukan oleh tim khusus yang akan memisahkan wisatawan dengan pengusaha atau investor. Hal itu pun bisa dilihat dilihat dari visa turis asing itu sendiri. (sar/gus/tribun bali)