Koalisi Besar untuk Memastikan Pilpres 2024 Hanya Satu Putaran, Ada Peran Jokowi

"Karena itu juga akan menentukan sikap politik Partai Golkar dan Airlangga Hartarto yang juga sebelumnya sempat berkomunikasi baik dengan Partai NasDem yang telah mempersiapkan Anies Baswedan. Baru kemudian kita analisis dampak pergeseran yang mungkin terjadi terhadap partai-partai politik lainnya, seperti PKB, PAN, PPP," tutur Ikhwanul.

Hanya satu putaran

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno berpendapat, wacana pembentukan koalisi besar tersebut agar Pilpres 2024 mendatang dapat dimenangkan hanya satu putaran.

"Poros besar politik partai pendukungnya Jokowi, di mana poros besar ini bisa menyatukan konsolidasi dan menyatukan kepentingan menjadi koalisi besar, memastikan kemenangan mereka itu satu putaran lah," kata Adi, Selasa (4/4/2023).

Adi juga menilai wacana tersebut sangat mungkin terwujud. Sebab, kelimanya adalah Parpol pendukung pemerintahan Jokowi.

"Prospeknya tentu cukup memungkinkan karena kelima partai ini adalah pendukungnya Jokowi," katanya.

Dari sisi wacana, visi, serta gagasan, menurut Adi, tidak ada kendala di antara kelima Parpol tersebut. Namun, lain cerita ketika bicara siapa yang akan diusung sebagai Capres dan Cawapres.

"Tapi memang tingkat kerumitannya adalah soal siapa Capres dan Cawapresnya yang akan diusung. Apakah Prabowo-Cak Imin, Prabowo-Ganjar, Prabowo-Airlangga dan seterusnya," ujar Adi.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun menyetujui wacana pembentukan koalisi besar, jika memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia.

"Jadi ya setuju (koalisi besar) kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi-misi yang sama untuk Indonesia," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Terkait Presiden Jokowi yang disebut-sebut menyetujui penggabungan KIR dan KIB, Puan melihat kepala negara hanya mempersilakan para ketua umum untuk menjalankan usulan itu. Namun, Puan kembali mengatakan PDIP akan mendukung jika hal itu untuk kebaikan bangsa dan negara.

"Saya nonton di TV Pak Jokowi menyatakan bahwa silakan para Ketum Parpol yang menjalankan hal tersebut, presiden akan menjadi pendengar. Itu yang saya nonton di TV pernyataan dari presiden," ujarnya.

"Jadi, yang terbaik untuk bangsa dan negara yang terbaik untuk rakyat, tentu PDIP pasti akan mendukung hal tersebut," tandasnya. (tribun network)