Koalisi Besar untuk Memastikan Pilpres 2024 Hanya Satu Putaran, Ada Peran Jokowi

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Pertemuan Presiden Jokowi dengan lima Ketum Parpol pada Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN pada Minggu (2/4/2023) telah menarik perhatian publik. Apalagi Jokowi menyebut lima Parpol tersebut cocok dalam satu koalisi.

Kelima Ketum Parpol yang hadir: Airlangga Hartarto (Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Mardiono (PPP).

Baca juga: DPP PSI Antusias Menyambut Wacana Pembentukan Koalisi Besar KIB dan KIR

Setelah pertemuan tersebut, Airlangga terang-terangan menyebut fondasi koalisi besar telah terbentuk, tinggal melakukan pertemuan rutin untuk mempertajam.

Pun Prabowo terang-terangan menyebut bahwa mereka berlima sudah masuk dalam satu tim, yakni tim Presiden Jokowi. Disebutkan, kelima Ketum Parpol punya frekuensi yang sama.

Perlu diketahui, Golkar, PAN dan PPP telah bergabung dalam KIB (Koalisi Indonesia Bersatu).

Sementara Gerindra dan PKB membentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Penggabungan KIB dan KIR itulah yang kemudian disebut sebagai koalisi besar.

Sedangkan NasDem yang juga masuk dalam kabinet Presiden Jokowi, membentuk Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS mengusung Anies Baswedan sebagai Capres.

Sementara PDIP, hingga saat ini masih jomblo alias belum menentukan sikap untuk berkoalisi dengan kubu mana pun.

Pengamat Akar Rumput Strategic Consulting, Ikhwanul Harahap menilai, pertemuan presiden bersama lima Ketum Parpol di DPP PAN Minggu lalu, merupakan upaya konsolidasi yang dilakukan untuk menguatkan politik tengah di Indonesia.

"Tentu peran dan pengaruh Presiden Jokowi sangat sentral di sini. Pertemuan ini saya nilai sebagai kekuatan partai tengah, jika ini nantinya akan benar-benar membentuk satu koalisi besar maka ijtihad politik ini layak diperhitungkan pada Pilpres 2024, di mana kekuatan Partai Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP dengan basis sosial konkret yang mereka miliki serta kekuatan figur-figurnya, tentunya akan menjadi kekuatan tersendiri," kata Ikhwanul Harahap, Selasa (4/4/2023).

Ikhwanul juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan Ketum lima Parpol tersebut, Jokowi cenderung menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.

Menurut Ikhwanul, sosok Airlangga dan Prabowo dengan kapasitas politiknya hendak dijadikan oleh Jokowi sebagai variabel unggulan dalam ajang Pilpres 2024 mendatang.

"Saya membaca bahwa secara cukup konsisten Presiden Jokowi telah memberi pesan kuat bahwa sosok Prabowo dan Airlangga, yang mana keduanya adalah menteri yang berkinerja dan berprestasi dalam pemerintahannya saat ini, menjadi dua tokoh pemimpin politik berkualitas yang diunggulkan sebagai kandidat calon Capres-Cawapres di Pilpres mendatang," ujar Ikhwanul.

Namun ia menuturkan, kemungkinan pasangan Prabowo dan Airlangga ini masih sangat dinamis. Sangat tergantung dari peta dan pergerakan politik berbagai Parpol ke depannya.

"Kita masih harus melihat langkah dan strategi yang akan diambil oleh PDI Perjuangan sebagai partai penguasa saat ini. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan tetap menggandeng Gerindra sebagai mitra koalisi dengan sosok Prabowo sebagai kandidat Pilpresnya, atau tidak."

"Karena itu juga akan menentukan sikap politik Partai Golkar dan Airlangga Hartarto yang juga sebelumnya sempat berkomunikasi baik dengan Partai NasDem yang telah mempersiapkan Anies Baswedan. Baru kemudian kita analisis dampak pergeseran yang mungkin terjadi terhadap partai-partai politik lainnya, seperti PKB, PAN, PPP," tutur Ikhwanul.

Hanya satu putaran

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno berpendapat, wacana pembentukan koalisi besar tersebut agar Pilpres 2024 mendatang dapat dimenangkan hanya satu putaran.

"Poros besar politik partai pendukungnya Jokowi, di mana poros besar ini bisa menyatukan konsolidasi dan menyatukan kepentingan menjadi koalisi besar, memastikan kemenangan mereka itu satu putaran lah," kata Adi, Selasa (4/4/2023).

Adi juga menilai wacana tersebut sangat mungkin terwujud. Sebab, kelimanya adalah Parpol pendukung pemerintahan Jokowi.

"Prospeknya tentu cukup memungkinkan karena kelima partai ini adalah pendukungnya Jokowi," katanya.

Dari sisi wacana, visi, serta gagasan, menurut Adi, tidak ada kendala di antara kelima Parpol tersebut. Namun, lain cerita ketika bicara siapa yang akan diusung sebagai Capres dan Cawapres.

"Tapi memang tingkat kerumitannya adalah soal siapa Capres dan Cawapresnya yang akan diusung. Apakah Prabowo-Cak Imin, Prabowo-Ganjar, Prabowo-Airlangga dan seterusnya," ujar Adi.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun menyetujui wacana pembentukan koalisi besar, jika memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia.

"Jadi ya setuju (koalisi besar) kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi-misi yang sama untuk Indonesia," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Terkait Presiden Jokowi yang disebut-sebut menyetujui penggabungan KIR dan KIB, Puan melihat kepala negara hanya mempersilakan para ketua umum untuk menjalankan usulan itu. Namun, Puan kembali mengatakan PDIP akan mendukung jika hal itu untuk kebaikan bangsa dan negara.

"Saya nonton di TV Pak Jokowi menyatakan bahwa silakan para Ketum Parpol yang menjalankan hal tersebut, presiden akan menjadi pendengar. Itu yang saya nonton di TV pernyataan dari presiden," ujarnya.

"Jadi, yang terbaik untuk bangsa dan negara yang terbaik untuk rakyat, tentu PDIP pasti akan mendukung hal tersebut," tandasnya. (tribun network)