Ruslan Turmuzi Dorong BPK Lakukan Audit Khusus Proyek Percepatan Jalan Dinas PUPR NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp14,49 miliar pada paket pekerjaan percepatan jalan tahun jamak 2022 mendapat atensi.

Komisi IV DPRD NTB yang membidangi salah satunya Infrastruktur meminta dilakukan audit investigasi.

Desakannya itu berdasarkan kondisi pengerjaan di lapangan yang diduga tidak beres.

"Kalau kita lihat di lapangan, harus dilakukan audit investigasi," tegas Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB, Ruslan Turmuzi pada Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Tahun 2023 Ini PUPR Kota Bima Kerjakan Bagian Luar Masjid Raya Al Muwahidin

Ruslan mengatakan pemeriksaan BPK terhadap semua kegiatan Pemprov hal yang biasa.

Pemeriksaannya merupakan audit reguler. Lain halnya jika dilakukan audit invesgitasi bisa saja ada temuan lebih besar lagi.

"Ini kan audit reguler. Menurut saya (nominal) itu lebih. Dan saya yakin akan lebih dari 14 miliar. Ada potensi kerugian lebih besar," yakinnya.

Politisi PDIP tersebut menegaskan proyek percepatan jalan tahun jamak itu sejak dulu telah disorot Komisi IV.

Baca juga: Menteri PUPR Basuki Pantau Langsung Laju Pengerjaan Proyek Bendungan Beringin Sila Sumbawa

Begitu ditetapkan berdasarkan perda, dalam perjalanannya terjadi perubahan pergub hingga tiga kali.

Sejak perencanaanya, sudah melibatkan pergantian tiga kepala dinas mulai dari Azhari, Sahdan hingga saat ini Ridwansyah.

Dari perubahan Pergub itu sudah mulai dicurigakannya.

"Dari awal sudah kelihatan di situ (tidak beres)," katanya.

Belum lagi temuan Komisi IV beberapa ruas pekerjaan proyek tersebut bukan menjadi kewenangan Pemprov.

Ruslan menegaskan pihaknya melihat tidak saja kerugian anggaran, malah waktu, kualitas dan kuantitasnya.

Oleh karenya, BPK diharapkan untuk melakukan audit khusus. Sebab proyek Percepatan Jalan dikerjakan melalui pinjaman dana PEN mencapai Rp250 Miliar.

Ruslan juga heran mengapa sampai terjadi kelebihan bayar.

Itu menandakan mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Bina Marga hingga PPK nya dituding lalai.

"Saya menyarankan supaya lebih tegas lagi dilakukan audit investigasi, katanya.

Rulsan juga mengatakan selain proyek fisik, pihaknya juga mempertanyakan anggaran pemeliharaan jalan yang terbilang besar di tahun 2022.

Sehingga menurut Ruslan audit tersebut secara ingklud baik pekerjaan baru maupun pemeliharaan.

"Dan dicatat ia perecepatan jalan bukan hanya tahun ini," terangnya

Rulsan menilai perencanaan proyek PU tidak matang.

Terbukti Kepala Dinas hingga Kepala Bidang berkali-kali diganti ditambah lagi Pergub juga berkali-kali diganti.

"Dari itu semua ada indikasi. Dari pergantian itu. Oleh karenanya perlu dituntaskan auditnya," terangnya.

Ruslan mengingatkan ada tiga macam program Dinas PUPR NTB terutama di fisik.

Pertama program jalan untuk memenuhi kemantapan lalu pemeliharaan serta perencanaan dan pengawasan.

"Semua itu perlu dilakukan audit khusus," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah yang berkali-kali dikonfirmasi media belum berupaya menjawab hingga berita ini ditulis.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.