Keluh Kesah Kontraktor di NTB Garap Proyek APBD, Singgung Sistem Pembayaran Cicil Sejak Tahun 2020

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sejumlah kontraktor di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan keluhannya terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengenai pembayaran proyek.

Pasalnya, selama tiga tahun iklim usaha mereka terganggu lantaran sistem pembayaran yang diterapkan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalillah.

Sejak tahun 2020 silam, proyek pengerjaan fisik yang diperoleh dari program APBD NTB selalu telat dibayar.

"Sejak 2020 itu dibayar pada 2021, kemudian proyek 2021 dibayarkan pada 2022, dan proyek 2022 kemarin dijanjikan ada dibayar pada 2023 ini," kata salah seorang kontraktor yang mendapatkan proyek Pemprov NTB, Rahmatullah Jayadi, Senin (27/2/2023).

Sejumlah proyek yang dibiayai dari APBD murni 2022 yang lalu disepakati untuk dibayarkan dengan mekanisme 30:70.

Baca juga: Klarifikasi Pemprov NTB Soal Serapan APBD NTB 2022 Masih Rendah Meski Sudah Akhir Tahun

30 persen dibayarkan pada tahun 2022, serta sisanya akan dibayarkan pada tahun 2023 ini.

Seluruh pekerjaan fisik oleh para kontraktor telah selesai dilakukan pada 2022 yang lalu.

"Proyek tahun 2022 yang telah dibayar pada 2022 kemarin sekitar 25 sampai 30 persen dari pagu anggaran masing-masing kegiatan," tuturnya.

Wakil Ketua Kadin Lombok Timur itu mengaku, Pemprov NTB seharusnya memperhatikan pihaknya yang merupakan bagian dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pemprov NTB seharusnya turun tangan membantu agar UMKM berkembang.

Pasalnya, dari pekerjaan kontraktor, banyak kelompok masyarakat yang juga dapat memperoleh pekerjaan.

Mulai dari pekerja, hingga toko bangunan.

Hal itu dinilainya menjadi salah satu penopang berjalannya siklus ekonomi di level bawah.

Kondisi saat ini, kata Rahmatullah Jayadi, banyak diantara rekannya yang putus asa.