Yek Agil Terima Aspirasi Soal Kelangkaan Pupuk, Perbaikan Sarana Ibadah hingga Drainase

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Yek Agil mencatat sejumlah keluhan masyarakat.

Hal itu dia himpun tatkala menjalani masa reses pertama tahun 2023 sejak Rabu 15 Februari 2023. Masa reses akan berakhir pada Rabu 22 Februari 2023.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB itu telah menghimpun setidaknya enam keluhan masyarakat di dapilnya yakni dapil 7 NTB Lombok Tengah.

Secara umum, kata Yek Agil, aspirasi berkisar aspek yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Pertama, adalah perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani. Termasuk juga pengelolaan drainase, baik di perkampungan, perkebunan, maupun pertanian.

Kedua, kelangkaan dan mahalnya pupuk. Diakui Yek Agil, keluhan ini ia temukan hampir di semua titik tempat dirinya bertemu masyarakat.

Kepada masyarakat, Yek Agil menjelaskan kelangkaan dan tingginya harga pupuk faktor primernya adalah kebijakan di ranah pemerintah pusat.

Secara spesifik, Yek Agil mengkritisi kebijakan tersebut. Dia menilai, tata niaga pupuk semata-mata harus berpihak kepada petani. Membawa kemashlahatan kepada petani.

"Sesungguhnya kalau Indonesia ingin maju, maka harus diberikan perhatian yang lebih kepada petani. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia khsusnya di desa berprofesi sebagai petani. Kenyataannya perhatian kepada petani terus turun," jelasnya.

Aspirasi ketiga, masyarakat meminta lebih banyak kegiatan yang sifatnya pembinaan, pelatihan, pendampingan. Termasuk juga diberikan fasilitas kerja, juga modal usaha. Baik untuk ibu-ibu, remaja," tuturnya.

Dukungan ini dinilai Yek Agil memiliki urgensi untuk diberikan kepada masyarakat, terutama di tengah situasi pascapandemi yang melumpuhkan gerak ekomomi masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu diberikan dukungan lebih karena merupakan mesin penggerak perkonomian di tingkat bawah.

"Yang ini sudah kita catat, dan akan menjadi program prioritas pada 2024. Dari ratusan usulan yang masuk, kita sudah verifikasi sekitar 50 kelompok usaha yang akan dapat bantuan modal," ungkap Yek Agil.

Masalah keempat adalah perihal pelayanan publik. Hal ini dinilai masyarakat masih menjadi soal.