Wartawan di Bima Dilarang Anggota Satpol PP Liput Prosesi Mutasi dan Rotasi, Sebut 'Arahan Pejabat'

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Insiden yang tidak menyenangkan dialami seorang wartawan media online di Kota Bima.

Wartawan dari Kahaba.net Ahmad Rifai dilarang oknum anggota Satpol PP meliput proses mutasi dan rotasi yang digelar Pemerintah Kota Bima, Senin (20/2/2023).

Prosesi mutasi dan rotasi ini, digelar di aula kantor Pemerintah Kota Bima yang saat itu dipimpin langsung Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi.

Kepada TribunLombok.com, pria yang akrab disapa Erik tersebut menceritakan, awalnya dia telah memperoleh informasi akan adanya proses mutasi dan rotasi tersebut.

Kemudian, ia langsung menuju ruang aula kantor Pemerintah Kota Bima sekira pukul 14.30 WITA.

Baca juga: Gara-gara Pohon Mangga, Anggota Satpol PP di Bima Diduga Dibacok Hingga Meregang Nyawa

Tiba di depan pintu aula dan hendak masuk, Erik justru dilarang oleh anggota Satpol PP yang berjaga.

"Maaf bang, belum bisa meliput dulu," kata Erik meniru jawaban oknum anggota PP tersebut.

Tak berhenti di situ, Erik pun kemudian bertanya kenapa wartawan dilarang meliput kegiatan mutasi.

"Dia (anggota Pol PP) jawab, wara arahan dari pejabat (ada arahan dari pejabat)," ungkap Erik menirukan ucapan Satpol PP dimaksud yang sebagian dalam bahasa daerah Bima.

Sayangnya, tidak diketahui pejabat mana yang memberikan arahan agar acara tersebut tidak boleh diliput.

Karena tidak memiliki akses untuk masuk dalam aula, Erik kemudian meminta Satpol PP tersebut untuk mengambil beberapa foto dalam ruangan.

"Saya titip handphone saya dan minta ambilkan foto suasana dalam ruangan, sebagai tanda juga saya udah datang liput tapi dilarang," kata Erik.

Setelah handphone miliknya dikembalikan, Erik kemudian mengambil langkah pergi.

Ia pun mengaku sempat berkomentar di hadapan anggota Satpol PP yang berjaga dan beberapa pejabat, baru kali ini kegiatan mutasi dilarang diliput wartawan.