DPRD dan Pemkab Lombok Tengah Kompak Kecewa Pengalihan Anggaran 28 Ribu RTLH

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Dalam PMK tersebut, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dihapus dan digantikan ke pendidikan dan kesehatan.

Hal ini membuat DPRD Lombok Tengah merasa miris dan prihatin dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Pengaruh yang cukup besar juga dirasakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Tengah atas kebijakan baru ini.

Ketua komisi I DPRD Lombok Tengah Supli, terusik dengan penghapusan anggaran RTLH ini.

Baca juga: DPRD KSB dorong Pemkab Susun Perda RTLH

"Saya sudah bicara dengan dinas kesehatan Lombok Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa sejarahnya RTLH ini terkait penuh dengan bidang kesehatan," tegas Supli.

Mulai dari kekumuhan dan sebagainya dalam rumah tidak layak huni merupakan bagian dari bidang kesehatan.

Dengan diterbitkannya PMK ini, RTLH tidak menjadi bagian itu dan anggaran programnya harus dialihkan ke bidang pendidikan dan kesehatan.

Hingga akhirnya program RTLH ini tidak bisa dilakukan pada tahun ini sehingga membuat sebagian anggota dewan dan Dinas Permukiman prihatin dengan dikeluarkannya kebijakan ini.

"Padahal di Lombok Tengah ini sisa sasaran dari RTLH ini mencapai 28 ribu yang tersebar di berbagai kecamatan di Lombok Tengah," terang H Supli

Termasuk di Daerah Pemilihan (Dapil) Praya dan Praya Tengah H Supli yang ditemukan banyak RTLH di Dusun Sukadana, Desa Gerantung, Praya Tengah.

Saat H Supli turun langsung melakukan pendataan, sebanyak 13 rumah ditemukan sangat tidak layak.

Diketahui berdasarkan data justru yang bermasalah atau tidak layak huni lebih banyak daripada itu.

"Di Dapil saya ini bahkan mencapai ratusan dan yang sudah ambruk kemarin. Ada pula Rumah tersebut bahkan sampai diapit-apit pakai kayu supaya tidak ambruk. Jadi sampai segitunya upaya masyarakat bertahan hidup dirumah yang jauh dari kata layak," tambah H Supli.