DPRD NTB Nilai Biaya Haji 2023 Kemahalan, Segera Surati Dewan di Senayan untuk Minta Kaji Ulang

Menteri Agama menegaskan bahwa pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, Menteri Agama juga menyatakan bahwa usulan BPIH yang diajukan juga merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan jemaah haji.

Hal ini dilakukan dengan meningkatkan fasilitas dan layanan yang diberikan kepada jemaah haji, seperti meningkatkan kualitas akomodasi dan transportasi yang digunakan.

Baca juga: Pemerintah Usul Biaya Haji 2023 Rp69 Juta

Menteri Agama menegaskan bahwa usulan BPIH ini merupakan usulan yang logis dan diharapkan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Namun, dia juga menyatakan bahwa jika terdapat masukan atau saran dari pihak DPR, Kementerian Agama siap untuk bekerja sama dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, usulan BPIH yang diajukan oleh Kementerian Agama ini diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan ibadah haji yang baik dan lancar, serta dapat memenuhi kebutuhan jemaah haji dengan baik.

Usulan biaya tersebut juga diharapkan dapat membantu dalam menjaga keberlangsungan dana haji di masa yang akan datang.

(*)