Jemaah Haji Tak Perlu Disibukkan Urus Dokumen Kepulangan, Paspor Ditangani Petugas

TRIBUNLOMBOK.COM, MADINAH - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daker Madinah, layanan dan kepulangan (yanpul) mulai sibuk menyiapkan dokumen jemaah haji Indonesia menjelang kepulangan dari Madinah.

Petugas mulai menata dokumen-dokumen jemaah haji Indonesia gelombang kedua yang mulai tiba di Madinah.

Jemaah ini akan mulai diterbangkan secara bertahap ke Indonesia pada 19 Juli mendatang.

Ribut Nur Huda mengatakan, sejak tanggal 10 Juli 2023, pihaknya sudah mengumpulkan dan menyiapkan dokumen jemaah haji yang sudah bergerak dari Makkah ke Madinah.

“Jemaah yang akan pulang dari Madinah, dokumennya kami siapkan. Prosesnya, diawali paspor jemaah dikumpulkan di Terminal Hijrah, untuk diamankan oleh Muassasah Adilah,” katanya, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: 42.605 Jemaah Haji Tiba di Indonesia dari Tanah Suci Per 10 Juli 2023

Muassasah Adilah adalah lembaga yang dipercaya dan ditunjuk resmi pemerintah Arab Saudi melakui Kementrian Haji.

Mereka bekerja secara integral melayani jemaah haji Indonesia termasuk dokumen penting jemaah.

“Setelah itu, dokumen tidak diserahkan ke penampungan paspor sesuai dengan negaranya, dan disitu akan dicek kelengkapannya. Termasuk pemberian boarding pass untuk jemaah,” sambungnya.

Dia menyebut, selain memberikan boarding pass di masing - masing paspor jemaah, pihaknya juga memeriksa paspor jemaah.

"Itu dilakukan untuk memastikan paspor jemaah lengkap,” tambahnya.

Jika ada paspor jemaah yang tidak ada, maka pihaknya akan segera melakukan koordinasi.

Hal yang dilakukan adalah mengecek paspor itu masih ada di jemaah atau sudah diserahkan tapi terselip.

Jika memang paspor jemaah tidak ada, kami akan segera membuat SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) agar jemaah bisa terbang ke Indonesia. Pembuatan SPLP tidak membutuhkan waktu lama,” jelasnya.

Namun, untuk memastikan paspor jemaah yang bersangkutan tidak ada ini butuh waktu.

Sehingga perlu dipastikan paspor milik jemaah itu dimana, jika memang tidak ada, pihaknya segera koordinasi dengan KJRI.