DPRD NTB Desak Pemprov Jujur Soal Data Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - DPRD NTB meminta pemerintah provinsi jujur dengan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan di Provinsi NTB terbilang cukup tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada rentan waktu Maret hingga September 2022 jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 12,8 ribu orang.

Karena itu, DPRD NTB menilai perlu dilakukan upaya serius untuk menekan angka tersebut.

"Ketimbang kita ribut-ribut soal data, sebaiknya butuh kerja serius untuk mengatasinya," ujar Anggota Komisi II DPRD NTB, Akhdiansyah pada Kamis (19/1/2023).

Baca juga: Anggap Pemprov NTB Belum Serius Tangani Kemiskinan Ekstrem, DPRD: Minim Inovasi

Politisi PKB itu menegaskan, bahwa jika merujuk data kuantitas jumlah penduduk miskin merujuk data BPS maka, ada persepsi penambahan angka sekitar 9 ribu orang, sehingga variabel jumlah warga miskin berjumlah sebanyak 12 ribu, selama rentan waktu Maret hingga September 2022.

"Angka, 12,8 ribu orang pendukung miskin itu cukup tinggi. Lalu, di mana turunnya? Ketimbang kasak-kusuk memperdebatkan data BPS itu," ucap Akhdiansyah.

Ia mendaku, kejujuran dalam sebuah pemerintahan, perlu dilakukan.

Sebab, hal itu merupakan pertaruhan sebuah integritas pemerintahan.

Di mana, kejujuran akan data kemiskinan akan membuat banyak pihak akan membantu penangananya.

"Jujur itu penting, kalau data yang dibuat subjektif, maka masukan pun ndak ada. Tapi jika kita terbuka dan legowo, maka pasti akan banyak masukan yang positif untuk pembangunan NTB," jelas Akhdiansyah.

Ia menjelaskan, bahwa dalam APBD 2023, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk penanggulangan kemiskinan.

Dari angka tersebut, lanjut Akhdiansyah, ia menilai belum ada inovasi program yang dicanangkan pemprov NTB untuk memangkas angka kemiskinan ekstrem ini.

"Ndak ada orientasi ke situ (kemiskinan), normatif semua. Sebenarnya yang banyak program pengentasan kemiskinan yang bersifat 'auto' atau turunan program pemerintah pusat.

Pemprov harus menemukan inovasi dalam artian bentuk yang lebih konkret menekan angka kemiskinan ekstrem. Langkah inovatif ini yang tidak terlihat, makanya kita pesimis," jelas dia.

Menurut Akhdiansyah yang biasa dipanggil Yongki, melihat mata anggaran yang tertuang dalam APBD NTB 2023, khususnya di bidang ekonomi, mayoritas digunakan untuk membayar utang pada 2022 yang lalu.

Kemudian, ada item pembayaran tenaga kontrak di bidang ekonomi yang menghabiskan sekitar Rp 460 miliar.

Menurutnya, untuk menekan angka kemiskinan, pemprov NTB perlu memulai dengan memenuhi hak dasar masyarakat.

"Saya sarankan pemda menentukan titik vitalnya di mana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem."

Baca juga: Pemprov NTB Gelontorkan Rp 1,2 Triliun untuk Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023

"Penuhi hak-hak dasar, bikin program semacam itu. Misal kalau ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke mana arahnya, ke siapa, dan apa impact nya selama ini?."

Kalau kita melihat visi misi di RPJMD, program Zul-Rohmi ini lompatannya jauh tetapi belum penuhi hak dasar," papar Yongki.

Ia menyarankan, Pemprov NTB perlu menghimpun data kemiskinan by name by adress (BNBA).

"Di sisa masa jabatan ini, maka fokus saja menyasar penduduk miskin, di situ semua OPD Pemprov harus turun bersama-sama melakukan intervensi melalui program mereka masing-masing," tandas Akhdiansyah.

(*)