Partai Demokrat NTB Tagih Janji Kampanye Zul-Rohmi Jelang Turun Takhta

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Partai Demokrat NTB memberikan catatan kritis terhadap kinerja Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalillah.

Tahun 2023 merupakan masa terakhir kepemimpinan paket dua doktor ini sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Pasangan yang mengusung visi "NTB Gemilang" ini akan turun takhta pada 19 September 2023 mendatang.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman tak segan melontarkan kritik ke pasangan Zul-Rohmi.

Baca juga: PKS NTB Nilai Keberadaan Penjabat Gubernur Bukan Batu Sandungan bagi Zul-Rohmi di Pilkada

Secara moral, dia menilai partainya punya tanggung jawab lebih untuk mengawal dan mengkritisi kinerja Zul-Rohmi.

Pasalnya, pada Pilkada 2018 silam, Partai Demokrat merupakan salah satu partai pengusung Zul-Rohmi.

Menjelang masa jabatan berakhir, banyak janji kampanye Zul-Rohmi yang belum ditunaikan ke masyarakat.

"Kemiskinan hanya turun kurang dari 1 persen sejak memimpin pasca-TGB, pengangguran juga semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas," kata pria yang kerap disapa IJU ini saat dihubungi TribunLombok.com, Selasa (3/1/2023).

IJU memberi atensi khusus terhadap program industrialisasi.

Ia melihat, isu utama indsutrialisasi sebagai soko guru yang dikampanyekan untuk membangun NTB, belum bersifat sistemik dan massif, masih sebatas kampanye ke kampanye.

Dikatakan IJU, faktanya output ekonomi dari industrilisasi cenderung mengalami penurunan.

Baik itu dari sisi pekerja dan juga produk industri.

Terkait pertumbuhan ekonomi, IJU menggarisbawahi bahwa mayoritas pertumbuhan ekonomi NTB ditopang oleh sektor tambang.

"Tingginya angka pertumbuhan lebih ditunjang oleh sektor pertambangan besar seperti PT AMMAN, yang tidak banyak menyentuh mayoritas rakyat sampai lapisan terbawah, ini salah fokus, ini tumbuh tapi tidak berkualitas, tidak berkeadilan," bebernya.

"Partai Demokrat tidak menganut pertumbuhan yang seperti itu, yang hanya mencuatkan angka di atas kertas tapi minim manfaat di grassroot," sambung IJU.

Terlebih, kata IJU, sebelum mengusung calon di Pilkada, Partai Demokrat telah memberikan sejumlah klausul (kesepakatan) untuk dijalankan jika pasangan yang diusung terpilih.

Dijelaskannya, Partai Demokrat punya banyak platform termasuk di dalamnya platform pembangunan ekonomi yang disebut sebagai SBYnomics.

SBYnomics merupakan ide besar yang pro job yang berorientasi pada perluasan lapangan pekerjaan.

Kemudian pro poor yang berpihak masyarakat miskin.

Pro growth with equty yang berpihak pada pertumbuhan yg berkualitas dan berkeadilan.

Serta pro environment pembangunan berwawasan lingkungan.

Baca juga: Pemprov NTB Gelontorkan Rp 1,2 Triliun untuk Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023

"Kami selalu memberi catatan di awal mengusung semua kepala daerah untuk bisa menjalankan platform ini. Tapi saat ini dalam 4 tahun pemerintahan Zul-Rohmi kita belum bisa merasa puas dengan kinerja yang sesuai dengan platform tersebut," cakap anggota DPRD Lombok Barat itu.

Saat ini, sembilan bulang menjelang masa jabatan Zul-Rohmi berakhir, Partai Demokrat NTB meminta Zul-Rohmi fokus menuntaskan target kampanye.

Hal itu diungkapkan mengantisipasi agar Zul-Rohmi tidak terlena dengan kerja-kerja yang sifatnya politis. Pasalnya, 2023 telah memasuki tahun politik.

"Ya kami sangat berharap Zul-Rohmi fokus di sisa masa jabatan ini untuk menuntaskan semua janji kampanye mareka," bebernya.

(*)