Berita Lombok Timur

Galian C Ilegal di Lombok Timur Jadi Buruan Polisi, Termasuk yang Izinnya Sudah Berakhir

Tambang ilegal di Lombok Timur dianggap berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, berefek negatif terhadap lahan pertanian dan infrastruktur.

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Galian C Ilegal di Lombok Timur Jadi Buruan Polisi, Termasuk yang Izinnya Sudah Berakhir - Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Polres Lombok Timur bentuk satgas Khusus menyusul maraknya galian C ilegal di Lombok Timur.

Tambang ilegal di Lombok Timur dianggap berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, berefek negatif terhadap lahan pertanian dan infrastruktur.

"Kami bentuk Satgas Tambang Ilegal yang diisi internal Polres tentunya untuk dilakukan penertiban," kata Kapolres Lombok Timur, AKBP Hery Indra Cahyono, Minggu (25/9/2022).

Sejauh ini lanjut Hery, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, terus masif melakukan pengecekan dan melakukan penindakan.

Baca juga: Uniknya Lomba Tarik Tambang Kapal di Lombok Timur, Merawat Tradisi Masyarakat Pesisir Lewat Atraksi

Terakhir pihak DLH beberapa hari yang lalu, sudah melakukan penertiban galian C yang berlokasi di Desa Swangi, Kecamatan Sakra.

Kendati sudah ditutup, masyarakat Swangi menuntut ganti rugi atas kerusakan saluran irigasi dan jalan yang rusak akibat aktivitas tambang tersebut, di samping kepolisian siap memberikan fasilitas mediasi.

"Kami intens turun dengan pihak terkait, dan untuk masyarakat Swangi kami akan mencoba membuka ruang komunikasi antara dua belah pihak untuk agar menemui titik terang,"ujarnya.

Tak sampai di situ, Tim Satgas yang dibentuk Polres kini membidik galian C yang izinnya sudah berakhir namun masih melakukan aktivitas penambangan.

Baca juga: Bupati Lombok Timur Sikapi Bahaya Pencemaran Tambang Pasir Bagi Pertanian

Mengingat dari Data DLH Lombok Timur jumlah tambang galian C di Lombok sendiri sebanyak 125, 86 di antaranya Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah tidak berlaku lagi.

"Yang jelas ini kami sedang padu padan kan jumlah tambang yang memang berizin dan layak kemudian menindak tegas apabila berada di luar ketentuan," paparnya.

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved