Harga BBM Naik Picu Konflik, Forkompinda Bima Bentuk Satgas Khusus

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Kebijakan Pemerintah Pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), ternyata memicu konflik.

Mengantisipasi dinamika dan gejolak yang muncul, Selasa (6/9/2022) jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Bima, menggelar Rapat Koordinasi yang berlangsung di Aula kantor Kejaksaan Negeri Bima.

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri mengatakan, pertemuan tersebut membahas upaya-upaya yang dilakukan, untuk mengantisipasi dan menjaga situasi Kamtibmas pasca penetapan kenaikan harga BBM oleh pemerintah.

Selain terkait kenaikan harga BBM, agenda Rakor juga membahas secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, di wilayah hukum Kabupaten Bima.

Baca juga: Harga BBM Naik Saat Harga Minyak Dunia Turun, Presiden Partai Buruh Curiga Pemerintah Cari Untung

Jajaran Forkopimda juga menyepakati tambah bupati, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan konflik.

Secara terintegrasi jelasnya, satgas akan bertugas menangani konflik yang terjadi, baik pada tahap pencegahan, penanganan maupun pasca konflik.

Para pemangku kepentingan, juga akan dilibatkan dalam proses resolusi konflik tersebut.

"Nantinya akan ada surat keputusan tentang Pembentukan Tim dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas tim dalam penanganan konflik yang terjadi," pungkas Bupati Bima.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Berupaya Lindungi Rakyat dari Gejolak Harga Minyak Dunia

Selain dihadiri bupati, Rakor juga dihadiri Wakil Bupati H Dahlan M Noer, Dandim 1608/Bima Letkol (Inf) Muhammad Zia Ulhaq, Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi, Kapolres Kabupaten Bima AKBP Heru Sasongko.

Juga ada Kepala Kejaksaan Negeri Bima Andhie Fajar Arianto, Ketua Pengadilan Negeri Bima Ruslan Hendra Irawan, Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda NTB AKBP Zulkarnain dan Kepala Bakesbang Kabupaten Bima Syahrul. (*)