Berita Sumbawa

Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany Klaim Pengangkatan PPPK Terbanyak di Masa Kepemimpinannya

Adapun jumlah yang sedang diupayakan adalah 1.600 orang dari saat ini yang mencapai 836 orang

Penulis: Galan Rezki Waskita | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/GALAN REZKI WASKITA
Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany saat menerima audiensi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senin (14/3/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Galan Rezki Waskita

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA - Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany mengklaim sejumlah prestasinya selama menjabat.

Salah satunya mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diklaimnya terbanyak dilakukan pada masa kepemimpinannya.

Kata Novi, di periode-periode sebelumya, pengangkatan PPPK hanya mencapai 100-200 orang.

Baca juga: Sekda Sumbawa Beri Penjelasan Terkait Bertambahnya APBD

Baca juga: Refocussing Anggaran Ganggu Agenda Penuhi Janji Kampanye, Wakil Bupati Sumbawa: Kita Bisa Apa?

Sementara saat ini jumlah tersebut bertambah menjadi 836 orang.

Adapun jumlah yang sedang diupayakan adalah 1.600 orang.

"Dalam sejarah, baru periode Mo-Novi memberikan ruang, Kami bisa menjadikan mereka PPPK," tegas Novi Senin (14/3/2022).

Jumlah ini dipandang sebagai bentuk kepedulian Pemerintah pada kalangan guru, tenaga kesehatan, dan pekerja yang lainnya.

"Kasian mereka mengabdi bertahun-tahun, kerja, honor. Ya kita harus angkat lah," kata Novi.

Karena itu, ia menegaskan sumber anggaran yang digunakan untuk hal ini adalah murni dari APBD.

Demi merealisasikan pengangkatan tersebut, Pemda menggelontorkan anggaran Rp 115 miliar.

Pemaparan ini disajikan dalam rangka memberikan pengertian tidak bisa semua program direalisasikan secara bersamaan.

Pasalnya, APBD Kabupaten Sumbawa sedang dalam keadaan tidak baik.

Hotel dan restoran tidak mampu membayar karena sepi pelanggan.

Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK)yang disebut bertambah secara aturan tidak bisa diganggu gugat arahnya.

Selain itu, refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 adalah faktor utama program Pemerintah Daerah terpaksa harus ditunda.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved