KPK Supervisi 2 Kasus Korupsi Ditangani Polda NTB, Bantu Atasi Kendala Penyidikan
KPK menerjunkan tim koordinasi dan supervisi ke Polda NTB, Selasa (18/1/2022).
Penulis: Wahyu Widiyantoro | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Yaitu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial MI.
dan Direktur CV Embun Emas inisial LB.
Pengadaan alat tersebut dilakukan dua tahap.
Tahap pertama Rp 1,57 miliar untuk dibagikan ke 5 SMA Negeri.
Tahap kedua Rp 982,43 juta untuk empat SMA swasta.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB kerugian negaranya Rp 702 juta.
Sementara untuk APBM Poltekkes Mataram, kendalanya hanya mengenai kelengkapan berkas.
“Karena ini proyek dari pusat,” sebut Budi.
Pengadaan APBM Poltekkes Mataram dianggarkan senilai Rp19 miliar.
Baca juga: Bule Prancis Dijambret saat Naik Motor Bareng Anak di Lombok, Polisi Tangkap 2 Orang Pelaku
Baca juga: Jaksa Periksa Mantan Direktur RSUD Lombok Utara Sebagai Saksi Kasus Proyek Ruang Operasi & Ruang ICU
Dari pengadaan itu, Itjen Kemenkes RI menghitung adanya temuan potensi kerugian negara Rp4 miliar.
Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana mengatakan, kendala penyidikan 2 kasus ini ada pada faktor eksternal.
“Satu, karena anggaran proyeknya besar, kedua proyek ini dibiayai dari anggaran pusat,” ucapnya.
Dia menampik soal kendala intervensi pihak lain dalam setiap penanganan kasus.
Yang menyebabkan penanganan kasus ini molor.
“Kasusnya masih jalan, tinggal ada beberapa saja yang perlu dilengkapi,” kata Eka.
(*)
