Demo 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Ricuh di Depan DPRD NTB, Kader HMI Mataram Luka-luka

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Aksi unjuk rasa dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf berakhir ricuh, di depan kantor DPRD NTB, Kamis (21/10/2021).

Mahasiswa dipukul mundur polisi hingga menyebabkan beberapa mahasiswa luka-luka.

Unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram ini awalnya berlangsung damai.

Dimulai sekitar pukul 10.00 Wita, di depan gerbang DPRD NTB. 

Kericuhan terjadi ketika mahasiswa melakukan aksi bakar ban bekas. 

Baca juga: Alasan Kecanduan Video Asusila, Remaja di Sumsel Tega Rudapaksa Adik Kandung yang Berusia 13 Tahun

Pada saat bersamaan massa yang menyampaikan orasi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf menimbulkan reaksi dari aparat Polresta Mataram yang mengawal aksi. 

Massa pun dipukul mundur dan dibubarkan paksa.

Dalam situasi gaduh itu, beberapa mahasiswa terkena pentungan.

Salah satunya, mahasiswa bernama Wawan.

Kepalanya bocor hingga mendapatkan perawatan dari teman-temannya.  

“Tiga kader HMI alami luka-luka, satu terparah, alami luka robek pada bagian kepala,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Dwi Alan Ananami Putra.

Ia mengaku menyanyangkan sikap aparat yang bertindak represif  terhadap massa aksi.

Menurutnya tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan.

Baca juga: Tuding Kakek Pakai Ilmu Hitam untuk Buat Istri dan Ponakan Sakit, Pria di Sulut Lakukan Pembunuhan

Ia menjelaskan, demo dilakukan HMI Cabang Mataram itu untuk menyambut dua tahun kepemimipinan Jokowi-Ma'ruf. 

Mereka mengusung #Rapor Merah Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju.

Mahasiswa tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan wakilnya KH Ma'ruf Amin.

Ia mengutip janji kampanye Presiden Jokowi pada Pemilu 2019.

Bahwa lima tahun ke depan Jokowi-Ma'ruf akan menuntaskan segala jenis masalah, mulai kemiskinan, pembangunan, pendidikan.

Namun rogram-program pemerintahan menurutnya tidak bisa dibuktikan.

Sementara itu, Pj Ketua Umum HMI Cabang Mataram Pahri Rahmat mengatakan, salah satu kegagalan itu adalah Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Undang-undang tersebut sangat eksploitatif dan hanya berpihak kepada majikan pengeruk keuntungan.

Dengan sejumlah kajian yang dilakukan oleh akademisi dan guru besar.

Baca juga: Nongkrong Pakai Mobil Baru, 2 Mahasiswa di Lampung Dirampok Oknum Polisi & ASN, Disekap Lalu Dibuang

Mereka berkesimpulan sama, undang-undang ini berpotensi meningkatkan eksploitasi, cacat dan sarat akan kepentingan.

"Bisa kita lihat apa yang terjadi di kepemimpinan hari ini," cetusnya.

Belum lagi kasus kekerasan, tercatat 402 orang jadi korban kekerasan brutal aparat saat melakukan aksi demonstrasi.

(*)