Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Restorative Justice Kasus Pencabulan oleh Mantan DPRD NTB

Pasal 12  huruf a, disebutkan, kedilan restoratif dilakukan apabila terpenuhi syarat materil yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.

Selain bertentangan dengan ketentuan Kapolri, juga bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

”Pada Pasal 5 ayat (8) huruf a dan b, disebutkan bahwa restorative justice dikecualikan untuk tindak pidana terkait kesusilaan,” jelas Yan Mangandar.

Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e, disebutkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan respons, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusialaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, perkara pidana yang diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun dan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

”Perdamaian antara tersangka dan korban tidak dapat menghentikan proses hukum,” tegasnya.

Sebab ketentuan pasal yang diancamkan kepada AA adalah delik biasa.

”Sehingga penyidik tetap bisa melakukan proses tanpa adanya persetujuan dari korban/pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Ketua Yayasan Gagas Azhar Zaini menambahkan, koalisi mendesak kasus diproses sampai tuntas karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat.

”Kondisi ini mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana,” tegasnya.

Baca juga: Buang Sabu ke Selokan, 3 Pengedar Diringkus Polda NTB, 1 Orang Melarikan Diri  

Presiden Joko Widodo, kata Azhar, dalam rapat terbatas 'Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak' tanggal 9 Januari 2020 menyampaikan, pemerintah akan mereformasi besar-besaran manajemen penanganan kasus kekerasan anak, agar bisa dilakukan dengan cepat terintegrasi dan lebih komprehensif.

”Penegakan hukum yang memberikan efek jera, terutama terkait pedofilia dan kekerasan seksual anak sangat penting diterapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi menegaskan, dengan alasan-alasan tersebut, maka restorative justice tidak dapat dilaksanakan untuk tindak pidana kekerasan seksual.

”Apalagi saat ini kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak makin meningkat khususnya di NTB,” katanya.

Penghentian kasus dugaan pencabulan dengan restorative justice serta penangguhan penahanan tersangka AA menjadi preseden buruk penegakkan hukum di Indonesia, terutama di NTB.

(*)