Kasus Keracunan MBG dan Isu HAM: Menghentikannya Justru Bisa Melanggar Hak Dasar Anak Miskin

- Rantai pasok yang transparan, pemasok resmi harus terdaftar, yang melanggar diblacklist.

- Sampel makanan disimpan setiap hari, jika ada keluhan, penyebab dapat cepat dilacak.

- Pelatihan ulang pekerja dapur, juru masak, ahli gizi, kepala dapur harus paham keamanan pangan.

- Respons cepat dan terbuka saat insiden, distribusi batch dihentikan, korban ditangani, penyebab diselidiki, publik diberi penjelasan menenangkan.

- Sertifikasi dan audit kebersihan yang nyata, setiap dapur wajib lulus sertifikasi laik higiene dan diaudit rutin.

- Sanksi tegas namun adil, kelalaian berat atau kesengajaan berujung teguran keras hingga penutupan, namun fokus utamanya tetap melindungi anak sebanyak mungkin.

Dengan cara ini, food tray anak tetap terisi setiap hari, tetapi dengan jaminan keamanan yang lebih baik. Program tidak perlu dihentikan total, cukup hentikan dan benahi titik yang bermasalah.

Seruan dari Daerah untuk Bangsa

NTB hanyalah provinsi kecil, namun hampir satu juta anak, ibu hamil dan ibu menyusui telah merasakan manfaat MBG. Ratusan dapur lokal bergerak, ribuan tenaga kerja terserap, ekonomi rakyat hidup kembali. Jika di daerah kecil saja dampaknya sebesar ini, bagaimana dengan Indonesia yang luas?

Keselamatan anak memang tak bisa ditawar. Tapi hak mereka untuk tetap makan bergizi juga tak boleh dikorbankan. Negara tidak boleh mengambil jalan mudah dengan menghentikan program. Jalan yang lebih sulit tetapi lebih mulia adalah memperbaikinya, dengan keberanian, ketegasan, dan kasih sayang untuk generasi masa depan.

Karena di setiap food tray bergizi yang kita hadirkan hari ini, ada janji konstitusi yang kita tepati, ada hak anak yang kita lindungi, dan ada masa depan Indonesia yang sedang kita bangun bersama.