PKH Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinan, Wagub Dinda Tekankan Akurasi Data

Ringkasan Berita:

• Wagub NTB menekankan peran penting PKH dalam penurunan kemiskinan dan menyoroti masalah akurasi data.

 

• Pendamping PKH diminta mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mapan untuk mandiri agar program dapat mengalihkan sasaran ke rumah tangga miskin yang baru.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri mengungkapkan pentingnya peran program keluarga harapan (PKH), dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini disampaikan Dinda sapaan karibnya, saat membuka workshop peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PKH, di Senggigi, Selasa (18/11/2025) 

Dalam arahannya itu, Dinda menyoroti soal penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Perihal data ini kata dia, sangat penting agar program ini tepat sasaran dan bisa mengeluarkan masyarakat dari kategori keluarga miskin. 

“Ini masalah serius. Kita semua ingin selamat dalam menjalankan tugas, maka akurasi data menjadi penting,” tegasnya.

Dinda menekankan seluruh program pemerintah harus berbasis data yang valid, menurut dia jika persoalan data masih amburadul maka semua program yang sudah direncanakan akan sia-sia karena tidak tepat sasaran. 

“Semua mimpi dan kerja keras kita kembali pada penyatuan data. Jika datanya tidak tepat, maka program kita bisa sia-sia,” tegasnya.

Ia menyebut dari lebih dari 140 desa kategori miskin ekstrem, baru 40 yang mendapat dukungan Program Desa Berdaya. Tahun 2026 akan menjadi tahun pertama penerapan penuh program tersebut.

Mantan Bupati Kabupaten Bima ini juga menyoroti dua kabupaten yang masih masuk kategori merah, yakni Lombok Utara dan Lombok Timur, dan meminta pendataan lebih detail. 

Ia juga mengingatkan pendamping PKH untuk mendorong KPM yang sudah mapan agar berani menyatakan mandiri.

“Jika setelah bertahun-tahun menerima bantuan kondisi mereka sudah baik, harus ada keberanian untuk keluar dari PKH agar bisa bergantian dengan rumah tangga miskin yang baru,” tegasnya.

Baca juga: Sukseskan Program Desa Berdaya, Dinas Sosial NTB Gelar Workshop Pendamping PKH

Tahun depan juga Gubernur dan Wagub akan turun langsung memantau progres Desa Berdaya. Wagub berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi kuat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Sukses tidaknya saya dan Bapak Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya bergantung pada PKH ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih mengatakan, workshop ini salah satu langkah nyata dalam mensukseskan visi-misi dalam pemberdayaan masyarakat miskin di NTB. 

"Untuk mendukung program pemerintah, Dinas Sosial mengadakan workshop selama tiga hari kedepan untuk peningkatan kapasitas SDM," kata Nunung. 

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pendamping PKH dalam mengawal masyarakat menuju kemandirian, sekaligus mempercepat mencapai target pengentasan kemiskinan di NTB.

(*)