Sukseskan Program Desa Berdaya, Dinas Sosial NTB Gelar Workshop Pendamping PKH

Ringkasan Berita:

• Workshop PKH dibuka oleh Wakil Gubernur NTB di Lombok Barat (18/11/2025), untuk meningkatkan kapasitas SDM pendamping dalam upaya pengentasan kemiskinan.
• Program tersebut berfokus pada 106 desa miskin ekstrem di NTB, dengan 40 desa menjadi target tahap pertama program unggulan Desa Berdaya.

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi memulai upaya strategis untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui program unggulan Desa Berdaya.

Komitmen ini ditandai dengan pembukaan Workshop Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), di Lombok Barat, Selasa (18/11/2025).

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, secara resmi membuka kegiatan workshop tersebut.

Dalam sambutannya, Wagub Dinda memaparkan, saat ini terdapat 106 desa di NTB yang dikategorikan sebagai desa dengan kemiskinan ekstrem.

Desa-desa ini menjadi fokus utama program unggulan provinsi, yaitu Desa Berdaya, yang dirancang untuk menurunkan angka kemiskinan, melalui pendekatan graduasi menuju kesejahteraan.

“Sebanyak 40 desa menjadi target tahap pertama program Desa Berdaya. Ini adalah mimpi besar kita bersama, dan kunci keberhasilannya terletak pada peningkatan kapasitas SDM PKH yang bekerja langsung hingga tingkat desa,” ujarnya

Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH

Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih, yang turut mendampingi pembukaan tersebut, menegaskan, workshop ini merupakan langkah nyata untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi NTB dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

“Untuk mendukung program Pemprov NTB, melalui Dinas Sosial kita mulai hari ini mengadakan workshop peningkatan kapasitas SDM PKH selama tiga hari ke depan,” ungkap Nunung.

Workshop yang berlangsung selama tiga hari, mulai 18- 20 November 2025, ini mengusung tema “KPM PKH Berdaya, Menuju Desa Berdaya”.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran pendamping PKH dalam mengawal masyarakat menuju kemandirian, sekaligus mempercepat pencapaian target program pengentasan kemiskinan di NTB.