Satgas MBG NTB: Program Ini Amanah Konstitusi, Harus Dijalankan Penuh Integritas

Lebih jauh, ketua Satgas MBG NTB menekankan bahwa penegakan hukum harus dipahami sebagai panduan etik pengabdian publik, bukan alat menakut-nakuti.

“Penegakan hukum hadir bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki, melindungi, dan menuntun kita pada kebaikan. Pencegahan adalah bentuk kebijaksanaan, dan kejujuran adalah penjaga utamanya,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, keberhasilan program MBG tidak diukur dari banyaknya piring yang tersaji, melainkan dari ketulusan dan integritas setiap pelaksana di lapangan.

Seruan Moral dan Penguatan Komitmen

Menutup arahannya, Dr Aka menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam MBG, mulai dari Mitra, kepala SPPG, tenaga gizi, akuntan, para pekerja di SPPG hingga pejabat pelaksana program baik di pusat maupun daerah, agar meneguhkan kembali semangat integritas, transparansi, dan profesionalisme.

“Menjalankan program makan bergizi untuk anak-anak bangsa adalah ibadah sosial dan amanah kemanusiaan. Mari kita jaga kepercayaan ini dengan kerja yang bersih, hati yang tulus, dan tanggung jawab penuh kepada rakyat,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap upaya kecil dalam menjaga keamanan pangan dan kejujuran administrasi akan berdampak besar bagi masa depan generasi NTB.

Dengan semangat tersebut, Pemerintah Provinsi NTB,kata Aka, berkomitmen untuk terus mengawal perkuatan tata kelola MBG di  NTB secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan, memastikan setiap anak NTB mendapatkan haknya atas makanan yang aman, bergizi, dan memuliakan kehidupan.