Daftar 40 Desa Sasaran Program ‘Desa Berdaya’ Iqbal-Dinda Tahap Pertama

Ringkasan Berita:

• Program Desa Berdaya diluncurkan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda untuk menekan angka kemiskinan melalui.

• Pemerintah menyiapkan anggaran Rp300–500 juta per desa dan membagi program dalam dua skema.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Desa Berdaya merupakan salah satu program unggulan, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Pada tahap pertama nanti program ini akan menyasar 40 desa termasuk desa kategori miskin ekstrim. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi mengatakan, program ini akan dijalankan secara bertahap dengan tujuan menekan angka kemiskinan dengan penguatan ekonomi berbasis desa. 

Hamdi mengatakan 40 desa yang akan menjadi sasaran program Desa Berdaya tersebar di 10 kabupaten/kota diantaranya Di Kota Mataram, tercatat ada empat desa di antaranya yaitu Jempong Baru, Mandalika, Bintaro, dan Pagutan Timur. 

Di Kabupaten Lombok Utara ada Desa Senaru, Malaka, Gumantar, Bayan, dan Sigar Penjalin. Di Lombok Barat ada Buwun Mas, Taman Ayu, Batu Mekar, Batu Putih, dan Mekar Sari. Di Lombok Tengah ada Desa Barabali, Banyu Urip, Bangket Parak, Pemepek, Ungge, Kelebuh, dan Mangkung.

Selanjutnya, di Lombok Timur ada Tetebatu, Pringgabaya Utara, Sakra, Pijot, Sembalun Bumbung, Pesanggrahan, dan Lendang Nangka Utara. Di Sumbawa ada Desa Pada Suka, Labuan Aji, Motong, dan Lape. Di KSB ada Telaga Bertong dan Seteluk Tengah. 

Kemudian, di Dompu ada Desa Sori Tatanga, dan Saneo, di Bima ada Desa Nipa dan Mbawa. Serta di Kota Bima asa Jatibaru dan Ntobo.  

Untuk mendukung program ini Pemerintah Provinsi NTB juga sudah merekrut pendamping desa, khususnya bagi keluarga dengan status miskin ekstrim. 

“Sekarang kan sudah kita seleksi nama-nama pendamping setiap desa. Jadi pendamping akan kita diklatkan dulu. Untuk kemudian mereka turun, verifikasi dan validasi data,” kata Hamdi, kemarin. 

Hasil verifikasi itu nantinya akan menjadi acuan Pemprov NTB untuk mengintervensi apa yang dibutuhkan oleh desa agar terbebas dari kemiskinan ekstrem. Pemprov juga akan memberikan bantuan pendampingan melalui pendamping desa yang telah terpilih. 

“Pendamping ini juga melakukan interview mendalam kepada KK miskin ekstrim ini mengenai apa minat mereka,” lanjutnya.

Mantan Karo Pemerintahan ini menjelaskan intervensi yang dimaksud yakni melakukan pemberdayaan, mengarah pada bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat yang tergolong miskin ekstrim. Pemprov juga akan membina mereka bagaimana cara agar keluarga mendapatkan pekerjaan tetap. 

Bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap, Pemprov akan mengupayakan mereka untuk mendapat bantuan sosial. Pemprov juga akan melakukan pembinaan kepada setiap keluarga untuk menjadi keluarga berda iya. 

“Kita fasilitasi supaya dia dapat beras, anak-anaknya bisa sekolah, bisa mendapatkan KIP, fasilitasi dia untuk mendapat KIS, rumahnya memiliki sanitasi, penerangan, listrik yang bagus. Intinya mereka kita fasilitasi agar mereka memperoleh layanan dasar,” jelasnya. 

Skema Program Desa Berdaya

Hamdi mengatakan skema Desa Berdaya pertama yakni Desa berdaya tematik yang akan dijalankan oleh 1.166 desa/kelurahan di NTB, skema kedua Desa berdaya transformatif yang akan diberikan kepada 106 desa kategori miskin extreme. 

"Ini inisiatif pemerintah untuk memperkuat desa sebagai kekuatan ekonomi lokal, menjamin kemandirian pangan, mengurangi kemiskinan secara signifikan," kata Hamdi, Kamis (23/10/2025). 

Lebih lanjut Hamdi menjelaskan, khusus untuk program Desa Berdaya transformatif pada tahun 2026 akan menyasar 40 desa yang masuk kategori miskin extreme. 

Baca juga: Rekrut 144 Pendamping, Program Desa Berdaya Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Skema Desa Berdaya transformatif nanti intervensi yang akan diberikan pemerintah langsung kepada keluarga miskin, sesuai dengan data regsosek 2023. Namun untuk memastikan program ini tepat sasaran, pemerintah akan melakukan validasi ulang. 

Dalam 40 desa yang akan menjadi sasaran program Desa Berdaya ini, terdapat 7.200 lebih kepala keluarga miskin, yang akan mendapatkan pendampingan dari pendamping desa yang dipilih langsung oleh Pemerintah Provinsi NTB. 

"Kita ingin mengeluarkan masyarakat miskin ekstrim dari kemiskinan ekstrem dengan mengintervensi apa yang menyebabkan kemiskinan, kita ingin orang miskin ekstrem ini memiliki mata pencaharian tetap," jelas Hamdi. 

Sementara untuk Desa Berdaya tematik kata Hamdi, semua desa di NTB akan mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Misalnya kata Hamdi, jika desa tersebut memiliki potensi di bidang pertanian maka akan dibantu untuk perbaikan jalan usaha tani dan sistem irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan desa. 

Kemudian bagi desa yang memiliki potensi di bidang pariwisata, maka pemerintah bersama stakeholder terkait akan mengembangkan potensi ini sehingga tercapai kekuatan ekonomi lokal dari daerah. 

"Kata kuncinya kemiskinan harus berkurang, harus di entaskan ini dengan memanfaatkan sumber daya alam," kata Hamdi. 

Hamdi mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp300-500 juta untuk setiap desanya, tetapi tidak semua desa akan diberikan serentak melainkan bertahap. Sumber anggarannya juga tidak sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(*)