KNPI Lombok Tengah Hearing ke DPRD, Bahas soal Joget Erotis Kecimol

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Komisi I, II, dan IV DPRD Lombok Tengah menerima rapat dengar pendapat dari DPD II KNPI Lombok Tengah di ruang aula, Rabu (29/10/2025).

Rapt tersebut juga dihadiri organisasi pemerintah daerah (OPD) dari Dikbud, Dispar, dan DPMD Lombok Tengah.

KNPI menyampaikan beberapa tuntutan sebagai masukan untuk DPRD dan Pemda Lombok Tengah membuat regulasi (PERDA) yang jelas terkait joget erotis kecilmol. 

Anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah, TGH Mustamin Hafifi, menyampaikan, pasca hearing, pihaknya akan mendesak anggota komisi lainnya untuk segera membahas Perda tentang kesenian musik.

"Perda ini sangat penting untuk mengatur bagaimana keberlangsungan kecimol agar lebih tertib. Makanya usulan dari KNPI tadi harus sesegera mungkin tapi cuman ya memang untuk membuat perda itu ada tahapan panjang dan mudahan bisa cepat selesai," jelas Kader Gerindra Lombok Tengah ini. 

Mustamin tidak mempersoalkan adanya kecilmol namun pihaknya menyoroti joget erotis kecimol yang dapat memunculkan kemudharatan.

Bagi Mustamin, Kecimol adalah seni  tapi namun jika sudah melakukan hal yang keluar dari agama seperti joget erotis yang pulgar menampilkan aurat, maka harus segera diatur agar jangan sampai mencoreng nama baik kecimol itu sendiri. 

"Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh saja akan tapi jika kemudian memunculkan sesuatu yang memudaratan maka yang mudarat itu harus dihilangkan," terang Mustamin. 

Pihaknya juga mengapresiasi teman-teman dari KNPI menunjukkan bahwa pemuda sangat peduli terhadap generasi masa depan. Oleh karena itu ia meminta untuk mengawal sampai terbentuknya Perda. 

Sementara itu, anggota DPRD Lombok Tengah fraksi partai Golkar, Ferdian Elmansyah menyampaikan, saran dan masukan dari kawan-kawan DPD II KNPI Lombok Tengah menurut sangat bijak. 

"Mereka berharap ada win-win solution, artinya pelaku kecimol bisa terus menjalankan usaha dan karya nya tapi dengan tidak menampilkan atau menghapus joget anco-anco dan hal-hal berbau erotis lainnya maupun yang tidak sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat," jelas Ferdian. 

Pihaknya ke depan juga mengusulkan perlu untuk mengagendakan duduk bersama, berdiskusi, menyamakan persepsi, antara eksekutif, legislatif, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, Kepala Desa, asosiasi/pelaku kecimol, seluruh element masyarakat dan stakeholders terkait.

Pihaknya juga sudah mengusulkan Ranperda tentang  Perlindungan dan Pemberdayaan Kesenian Daerah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. 

"Tentunya prosesnya akan bertahap. Isi dan judulnya juga akan terus berkembang sesuai saran, masukan, dan hasil kajian-kajian bersama," terang Ferdian.