Menko Pemberdayaan Masyarakat Dorong Percepatan Pencairan KUR untuk 2,3 Juta UMKM

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendorong percepatan pencairan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk 2,3 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM). 

Hal tersebut disampaikan saat melakukan lawatan di Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk menghadiri pembukaan kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, Selasa (16/9/2025). 

Cak Imin sapaan karibnya menteri Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan, satu UMKM yang mendapatkan bantuan KUR tersebut mampu mempekerjakan dua orang maka akan mengurangi jumlah penganguran yang ada di Indonesia. 

"Kita asumsikan satu UMKM mempekerjakan dua orang, berarti dua kali 2,3 juta ada empat juta lebih tenaga kerja yang akan diserap apabila KUR disalurkan dengan baik," kata Cak Imin.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, ada 28 lebih kementerian dan lembaga serta pihak swasta yang berkolaborasi, untuk peningkatan kualitas dari UMKM yang ada di Indonesia. 

Cak Imin mengatakan, UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian bangsa, banyak persoalan yang dihadapi oleh UMKM ini salah satunya kesulitan mendapatkan akses pasar. 

Lewat kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro inilah, ia mengajak tidak hanya pemerintah pusat namun juga daerah untuk mencari solusi secara bersama-sama atas persoalan tersebut. 

Baca juga: Lapak UMKM NTB Diserbu Peserta Pocari Sweet Run Lombok 2025

NTB kata Cak Imin, memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang besar, maka peningkatan kualitas UMKM harus dilakukan agar mampu bersaing dengan di pasar nasional maupun internasional. 

"Saya akan terus mengajak pejabat pusat dan daerah untuk menjadikan UMKM sebagai solusi kesejahteraan rakyat," kata mantan calon Wakil Presiden itu. 

Wakil Menteri UMKM Helvi Yoni Moraza mengatakan, ada dua hal yang dilakuakn pemerintah pusat untuk mendorong UMKM naik kelas, yakni kemudahan dan perlindungan kepada pelaku UMKM. 

Kemudahan yang dimasuk Helvi adalah memudahkan akses pasar kepada pelaku UMKM, dengan menggandeng usaha-usaha besar di Indonesia. 

Kemudian pemberian perlindungan kepada pelaku UMKM, Helvi mengatakan para pelaku usaha ini diberikan legalitas. 

"Ini semacam paket dari kementerian kami," kata Helvi. 

Helvi mengatakan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019, serapan tenaga kerja dari sektor UMKM mencapai 97 persen.