Kemiri Jadi Solusi Rehabilitasi Lahan Kritis di NTB dan Sumber Ekonomi Baru

Laporan TribunLombok.com, Rina Juliastuti

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan tanaman kemiri sebagai salah satu solusi rehabilitasi lahan kritis, sekaligus sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Tanaman ini dinilai mampu memperbaiki tata air, membantu rehabilitasi, dan sekarang sudah masuk pasar ekspor.

“Kemiri bukan hanya buahnya yang punya nilai jual, tetapi juga sebagai tanaman penghasil air. Kalau sudah ada kemiri, insya Allah ada air,” kata Burhan, Kepala Bidang Kehutanan DLHK Provinsi NTB, saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Senin (15/9/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan di wilayah Parado, Kabupaten Bima, sudah ada sekitar 600 hektare lahan yang ditanami kemiri. Hasilnya pun menjanjikan.

Salah satu kelompok tani di sana mampu menghasilkan 1,3 ton kemiri dari 150 pohon di lahan seluas 2 hektare, dengan nilai sekitar Rp13 juta.

“Masyarakat sudah mulai nanam sendiri. Tanpa diperintah. Karena mereka sudah paham, oh ternyata jualnya lumayan bagus,” jelasnya.

Harga kemiri saat ini mencapai Rp10 ribu per kilogram. Tanaman ini mulai bisa dipanen pada usia empat tahun, dengan periode panen selama empat bulan. Artinya, dalam satu musim, masyarakat bisa mendapatkan panen berkali-kali.

Bibit kemiri sebagian besar disediakan secara gratis oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Namun, ada juga petani yang membeli sendiri sesuai kemampuan. Kalau sudah paham manfaatnya, masyarakat dengan sendirinya menanam kemiri di lahan kritis.

“Ada yang gratis, ada yang beli sendiri, tergantung bagaimana mereka sudah paham,” tambahnya.

Pemprov NTB menilai strategi pengembangan kemiri dapat menjadi model rehabilitasi berbasis masyarakat. Selain menjaga lingkungan, ini juga membuka peluang ekspor yang mampu meningkatkan pendapatan petani.

“Sekarang konsepnya gini, kalau dikerjakan pemerintah sendiri mungkin bertahun-tahun. Tetapi kalau bisa merubah mindset masyarakat, ya mungkin 5 tahun bisa segera. Karena yang kita butuhkan itu kan mindset pengelola ini. Sekarang pengelolanya kan masyarakat banyak yang sudah melakukan pengelolaan,” ujarnya.