Ketahanan Energi Tanpa Keadilan Adalah Janji Semu

Kedua, kebijakan fiskal perlu diarahkan ulang. Subsidi dan insentif energi secara bertahap harus mendukung pengembangan energi terbarukan, sekaligus melindungi kelompok rentan dari kenaikan biaya energi.

Ketiga, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Kebijakan energi tidak bisa dipisahkan dari isu tata ruang, pengelolaan air, dan pembangunan wilayah. Fragmentasi justru akan memperlambat proses transisi.

Keempat, dan yang paling penting, transisi energi harus berpusat pada manusia. Pekerja dan masyarakat yang terdampak harus didukung melalui pelatihan ulang, perlindungan sosial, serta penciptaan peluang ekonomi baru.

Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, ujian sesungguhnya ada pada implementasi.Sistem yang terlalu fokus pada stabilitas jangka pendek akan kesulitan bersaing dalam ekonomi global yang semakin rendah karbon. Sebaliknya, transisi yang mengabaikan aspek sosial berisiko memperlebar ketimpangan dan menggerus kepercayaan publik.

Pada akhirnya, kebijakan energi adalah soal pilihan—tentang siapa yang menanggung risiko dan siapa yang menikmati manfaat dari perubahan.

Indonesia tidak harus memilih antara ketahanan dan keadilan. Namun, mengabaikan salah satunya hanya akan membawa kegagalan. Sebab, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, ketahanan tanpa keadilan bukanlah kekuatan. Melainkan sekadar penundaan.