Mataram Terpilih Jadi Kota Percontohan Digitalisasi Bansos Guna Atasi Tumpang Tindih Data

Ringkasan Berita:

• Kota Mataram ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bansos untuk membenahi data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran.

• Sistem ini menyinkronkan data sosial dengan NIK melalui kolaborasi lintas kementerian guna mencegah penerima ganda dan konflik sosial.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah pusat resmi menunjuk Kota Mataram sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi uji coba (pilot project) digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Langkah ini diambil untuk membenahi sengkarut data kemiskinan yang selama ini sering memicu konflik di tengah masyarakat.

Masalah klasik seperti adanya data penerima yang sudah meninggal dunia hingga oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdaftar sebagai penerima bantuan menjadi alasan kuat perlunya integrasi data.

Melalui digitalisasi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berupaya memaksimalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Data Sen) yang dikelola oleh Bappenas dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial di tingkat daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, HM Ramdhani menjelaskan bahwa ketidakakuratan data selama ini berdampak langsung pada ketidakharmonisan sosial di tingkat akar rumput. 

“Masyarakat yang seharusnya dapat tidak dapat, yang seharusnya tidak dapat malah dapat. Nah, itu yang membuat konflik sosial di masyarakat. Lurah dan RT lingkungan kadang-kadang sudah tidak bisa mengintervensi," ucap Ramdhani saat ditemui, Rabu (4/2/2026).

Untuk mengatasi hal tersebut, sistem baru ini akan melakukan sinkronisasi data antara data sosial dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Dukcapil.

Dengan adanya keseragaman data, intervensi kemiskinan seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga pembayaran premi BPJS melalui APBD (UHC) diharapkan dapat lebih tepat sasaran.

"Harapannya ada keseragaman data dalam intervensi kemiskinan, supaya jangan sampai salah sasaran. Kalau itu dirapikan, tidak ada tumpang tindih, tidak ada dobel nama," tambahnya.

Program nasional ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil akan memberikan pendampingan terkait NIK, sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) fokus pada sinkronisasi data.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi hingga Bansos Desil 1-4 Jelang Lebaran 2026

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berperan dalam menyediakan infrastruktur digital.

"Mungkin kita akan disupport soal teknologi kalau di Kominfo (Komdigi), akan support jaringan internetnya atau sistem servernya. Sehingga program perlindungan sosial yang ada di Dinas Sosial itu satu data dan semua mengacu di situ," jelasnya.

Digitalisasi ini merupakan pengembangan dari data tunggal yang sudah ada, menjadikannya acuan utama bagi seluruh program perlindungan sosial agar tidak ada lagi penerima bantuan ganda atau bantuan yang tidak tepat sasaran di masa mendatang.

(*)