Berita NTB

Muzihir dan Mori Hanafi Nilai WSBK Mandalika 2022 Sepi Peminat, Simak Alasannya

Penulis: Lalu Helmi
Editor: Robbyan Abel Ramdhon
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Muzihir dan Mori Hanafi Nilai WSBK Mandalika 2022 Sepi Peminat, Simak Alasannya - Kolase foto Muzihir dan Mori Hanafi.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua DPRD NTB Muzihir dan anggota DPRD NTB fraksi Partai Gerindra Mori Hanafi menilai WSBK Mandalika 2022 sepi peminat.

Muzihir dan Mori menyimpulkan WSBK tahun ini sepi peminat lantaran sejumlah hal.

Pertama, kata Muzihir, penjualan tiket dengan target hingga 50 ribu penonton yang dilontarkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah masih dikisaran 30 persen atau kurang dari 20 ribu tiket.

"Sisa waktu makin mepet, tapi (penjualan tiket WSBK, red) kok sepi, sedikit," ungkap Wakil Ketua II DPRD NTB H Muzihir, Minggu (6/11/2022).

Baca juga: Penginapan Desa Wisata Tete Batu Bisa Jadi Pilihan Bagi Penonton WSBK Mandalika 2022

Ia menuturkan, persoalan gelaran WSBK tahun ini menjadi prioritas ITDC.

Sementara kalangan dewan Udayana (DPRD NTB, red) diakui sama sekali tak pernah dilibatkan.

Sehingga tidak mengetahui sejauh mana progres penjualan tiket WSBK maupun gaung gelaran event tersebut.

"Beda tahun lalu, kita ada kunjungan ke sana. Namun sayangnya ya hanya disuguhkan yang bagus-bagus saja, fatamorgana. Faktanya, setelah digelar menimbulkan kekecewaan," terangnya.

Baca juga: Antisipasi Kecelakaan saat WSBK Mandalika 2022, Polda NTB Siagakan Ambulans dan Mobil Derek

Ketua DPW PPP NTB ini pun dengan tegas menyebut, gaung gelaran WSBK Mandalika tahun ini tidak terasa, tidak terlihat.

Ambil contoh, tidak perlu jauh-jauh dikatakan kalangan staf dewan pun tidak ada menyebut soal tiket atau antusiasme menonton.

"Sekarang berapa tiket yang terjual saja kita tidak tahu, karena tidak dilibatkan," tegas Ketua DPW PPP NTB ini.

Meski demikian, ia berharap menjelang H-3 penyelenggaraan sisa tiket WSBK bisa habis terjual.

Untuk mengejar hal ini, diperlukan koordinasi antara Pemkab Loteng, Pemprov NTB, DPRD Loteng, DPRD NTB hingga stakeholder dan elemen pariwisata segera duduk bersama.

"Hingga kini tidak ada itu (duduk bersama, res), ya balik lagi karena pihak penyelenggara tidak merasa berkewajiban menggandeng dewan," ungkap anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram ini.

Halaman
123

Berita Terkini