Berita Lombok Tengah

Wabup Nursiah Kumpulkan Kades-Camat se-Lombok Tengah Bahas Stunting, Hasilkan Sejumlah Solusi

Persentase stunting di Lombok Tengah dalam periode Juni 2025 berada pada posisi 9,56 persen

Penulis: Sinto | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/SINTO
RAKOR STUNTING - Seluruh kepala desa, camat, dan kepala puskesmas se-Lombok Tengah dikumpulkan wakil bupati HM Nursiah di Ballroom Kantor Bupati, Praya, Senin (11/8/2025) dalam rangka rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Lombok Tengah 2025. Persentase stunting di Lombok Tengah dalam periode Juni 2025 berada pada posisi 9,56 persen. 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Seluruh kepala desa, camat, dan kepala puskesmas se-Lombok Tengah dikumpulkan wakil bupati HM Nursiah di Ballroom Kantor Bupati, Praya, Senin (11/8/2025) dalam rangka rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Lombok Tengah 2025.

Rapat koordinasi berlangsung selama empat jam dengan diisi diskusi hangat mencari strategi dan evaluasi penanganan stunting.

Nursiah menyampaikan, stunting di Lombok Tengah dalam periode Juni 2025 berada pada posisi 9,56 persen. 

"Artinya turun pada bulan periode sebelumnya yang berada pada posisi 9,86 persen. Ini sebenarnya kita ingin mengompori semangat kepala desa, camat, dan puskesmas untuk semangat termotivasi menurunkan angka stunting," jelas Nursiah

Sebanyak 40 desa menjadi perhatian lanjutan untuk secara khusus harus menunjukkan keterpaduan OPD untuk penanganan stunting.

Baca juga: RS Mandalika Buka Poli Stunting Setiap Hari Kamis, Mulai Januari 2025

Pihaknya menginginkan supaya seluruh kepala desa bisa bersaing menunjukkan kreativitas menurunkan stunting. 

Setiap desa mempunyai potensi yang bisa mendukung untuk menekan angka stunting. 

Menurut eks Sekda Lombok Tengah ini, sejauh ini kendala penanganan stunting adalah dalam hal data dan pelaporan. 

"Karena yang menentukan angka adalah berdasarkan pelaporan dari kita. Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) itu yang menghasilkan data final kondisi stunting disemua kecamatan yang bersumber dari Puskesmas itu," jelas politisi Golkar ini. 

"Bukan hanya puskesmas, tapi hubungannya dengan kominfo juga ada disitu untuk mengikuti aktivitas kita dalam penanganan stunting menjadi pelaporan ke pemerintah provinsi," sambungnya. 

Menurut Nursiah, program percepatan penurunan stunting telah dianggarkan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita stunting. 

Selain itu, program di APBDes masing-masing desa tetap dilakukan untuk mendukung penurunan stunting.

"Evaluasi program penurunan stunting tersebut merupakan salah satu instrumen untuk menguji tercapainya program yang dilaksanakan dalam menargetkan penurunan stunting satu digit. Apa yang menjadi catatan dalam program itu penting dilakukan kolaborasi bersama untuk mendukung penurunan stunting ini," kata Nursiah.

Nursiah menyebutkan, pihaknya telah menyepakati sejumlah langkah-langkah lanjutan penanganan stunting, antara lain: 

- Efektivitas tugas-tugas puskesmas yang terkait dengan kepala desa, kepala Dusun dan kader Posyandu 

- Intervensi berupa program yang harus lebih terukur dalam prioritas program kegiatan untuk menjawab fakta di lapangan di desa-desa. Hal ini berkaitan dengan APBDES

- Evaluasi dan strategi program. Jika dirasa kurang maksimal dalam desain maka akan dilakukan evaluasi.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved