Wali Kota Mataram Percepat Perbaikan Rumah Warga yang Rusak Imbas Banjir

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM – Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mempercepat upaya perbaikan rumah warga yang rusak akibat banjir yang melanda Kota Mataram beberapa waktu lalu.

Saat ini, pemulihan pascabanjir menjadi prioritas Mohan, dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas PUPR, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya.

“Pemulihan itu (prioritas), langkah berikutnya kita melakukan perbaikan rumah-rumah yang terdampak,” ujar Mohan saat ditemui TribunLombok.com, Senin (21/7/2025).

Disebutkannya, saat ini masih banyak warga yang ditampung sementara di pengungsian, sembari pengerjaan perbaikan rumahnya juga tetap berproses.

“Ada yang sudah dikerjakan tiga sampai empat hari ini, dan ada juga yang baru kita mulai pasang pondasinya,” ungkap Mohan.

Mohan menambahkan, perbaikan rumah dilakukan secara bertahap. Pihaknya bahkan telah menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, seperti di daerah Pamotan.

“Mungkin yang tahap berikutnya mungkin sekitar 10 hari jadi yang untuk di daerah Pamotan. Huntara yang kita buat,” jelasnya.

Terkait perhitungan kerugian, Mohan mengaku masih belum bisa menyampaikan secara rinci karena proses asesmen di lapangan masih berlangsung.

“Perhitungan kerugian masih terus berjalan. Tim juga masih terus mendata,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, M. Ramdhani mengatakan, Pemerintah Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran kurang dari Rp1 miliar dari pos Belanja Tak Terduga (BTT).

Menurut Ramdhani, sebagian besar pembiayaan untuk pemulihan pascabanjir berasal dari bantuan berbagai pihak, mulai dari lembaga, perseorangan, hingga pemerintah pusat.

“Yang jelas di APBD itu kan kita sudah alokasikan ada Rp7 Miliar untuk BTT, tetapi tersisa sekitar Rp6,5 miliar untuk sekarang,” ucap Ramdhani.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah merekap kebutuhan dari OPD teknis yang menangani dampak banjir, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPBD.

Bahkan, kata Ramdhani, Dinas Sosial yang sejak awal membuka dapur umum tidak mengeluarkan banyak anggaran karena terbantu oleh banyaknya bantuan dari berbagai pihak.