Berita NTB

Ketua DPRD NTB Tolak Seaplane dan Glamping Gunung Rinjani

Isvie menegaskan dukungannya terhadap pengembangan pariwisata yang tidak merusak lingkungan

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
Istimewa
warga, mahasiswa, aktivis lingkungan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Rabu (9/7/2025) (kiri) dan Ketua DPD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Isvie menegaskan dukungannya terhadap pengembangan pariwisata yang tidak merusak lingkungan. 

Ratusan pemdemo yang terdiri dari warga, mahasiswa, aktivis lingkungan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Rabu (9/7/2025).

Ratusan pendemo ini tergabung dalam Aliansi Rinjani Memanggil, Rinjani Bergerak, Koalisi Pecinta Alam, dan Masyarakat Sipil Peduli Rinjani.

Aksi digelar dengan tuntutan utama menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan proyek Seaplane dan Glamping yang direncanakan berada di kawasan zona inti Taman Nasional Gunung Rinjani, tepatnya di sekitar Danau Segara Anak.

Koordinator Aksi Wahyu Habbibullah menyebutkan bahwa proyek SeaGlamping dan seaplane sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.

“Proyek ini tidak hanya merusak ekosistem yang sudah rapuh, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah menjaga kawasan ini selama berabad-abad,” tegas Wahyu di hadapan massa aksi.

Ia menilai jika proyek tersebut tidak didasari kajian yang mendalam, akan sangat rentan merusak alam Rinjani.

“Pembangunan yang tidak berbasis pada kajian ilmiah dan partisipasi publik jelas akan memperburuk kondisi lingkungan di Gunung Rinjani,”

Direktur Eksekutif WALHI NTB, Amri Nuryadin, secara tegas mengkritisi pengelolaan TNGR oleh negara yang dinilai mengesampingkan aspek ekologi.

“Negara tidak memprioritaskan prinsip ekologi dalam pengelolaan kawasan ini. Ini adalah bukti bahwa pengelolaan TNGR gagal memperhatikan aspek lingkungan yang seharusnya dilindungi,” ujar Amri.

Ahmad Junaidi, Ph.D., seorang akademisi dan ahli lingkungan, menyoroti bahwa proyek yang direncanakan justru dapat memperparah degradasi ekosistem.

“Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyetujui investasi, terutama di kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis sangat tinggi. Jika kita terus mengeksploitasi Rinjani dengan cara yang salah, kita hanya akan menambah kerusakan ekologis yang tak terbalikkan,” tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved