Sekolah di Mataram Tolak Tunjukkan Chromebook Bantuan Nadiem, Disdik: Harusnya Terbuka Saja

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Sebanyak 34 sekolah di Kota Mataram telah menerima bantuan Chromebook pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud).

Berdasarkan data yang diterima, bantuan tersebut disalurkan pada tahun 2020 hingga 2022. Sekolah penerima terdiri dari 10 Taman Kanak-Kanak (TK) dan 24 Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) direncanakan akan menerima bantuan serupa pada tahun 2025.

TribunLombok.com melakukan penelusuran terkait keberadaan Chromebook di sejumlah sekolah penerima bantuan dari Kemendikbud tersebut.

Dari tiga sekolah yang dikunjungi, dua di antaranya menyambut baik dan terbuka, sementara satu sekolah yakni SMPN 22 Mataram enggan memperlihatkan kondisi Chromebook yang dimiliki.

“Kalau mau lihat barangnya, ini kan data sekolah ya, jadi harus bersurat dulu. Kalau belum ada surat, tidak bisa,” ujar Kepala SMPN 22 Mataram, H. Nasrullah, saat ditemui pada Kamis (17/7/2025).

Ia membenarkan bahwa sekolahnya menerima sebanyak 22 unit Chromebook. Saat ini, perangkat tersebut masih digunakan untuk keperluan ujian sekolah seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

“Totalnya ada 22 unit, satu rusak. Itu saja yang bisa kami sampaikan,” tandasnya.

Di lain pihak, Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Mataram, Akmaluddin, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi sekolah untuk menolak memperlihatkan kondisi bantuan Chromebook yang diterima.

“Sekolah itu kalau ada yang mau mengecek, harusnya terbuka. Jangan seolah-olah menutup-nutupi, itu salah,” tegasnya.

Ia menambahkan, sudah menjadi kewajiban pihak sekolah untuk menunjukkan kondisi barang milik negara jika sewaktu-waktu diminta oleh pihak terkait.

“Kalau rusak, perlihatkan saja. Yang penting jumlahnya sesuai,” jelasnya.

Akmaluddin juga mengingatkan bahwa sekolah penerima bantuan wajib menjaga dan merawat barang milik negara tersebut. Jika ada barang yang rusak atau hilang, sekolah harus segera melaporkannya ke pihak berwenang.

“Ini milik daerah dan tidak boleh dirusak ataupun dihilangkan, kalau pun hilang harus ada dokumennya dan lapor ke polisi, baru nanti ada proses selanjutnya (untuk diganti), karena ini milik daerah dan dibeli dengan uang daerah melalui APBD,” tegas Akmaluddin.

Jika ada sekolah yang terbukti menghilangkan barang tersebut tanpa laporan, maka akan berurusan langsung dengan Dinas Pendidikan sebagai pembina, melalui bagian umum.

“Dan kalau hilang ada tim penaksir harga, dan itu dilihat dari barang yang hilang, jumlahnya berapa itu yang harus diganti, bisa dicicil itu dan dibayar oleh sekolah,” tegasnya.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke Dinas Pendidikan Kota Mataram terkait kehilangan atau kerusakan Chromebook.

Akmaluddin pun mengimbau kepada seluruh sekolah yang menerima bantuan dari Kemendikbud agar menjaga dan memelihara perangkat tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Kalau ada sekola yang hilang dan tidak pernah lapor, nanti ranahnya bagian umum yang akan menindaklanjutinya. Tapi kita tegaskan barang itu tidak boleh dihilangkan, klau rusak wajib di laporkan, dan kalau hilang wajib mengganti,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pengadaan Chromebook tersebut merupakan program dari Kemendikbud yang digagas oleh Nadiem Makarim sebagai bagian dari upaya digitalisasi pendidikan dan mitigasi learning loss akibat pandemi COVID-19.

Program penyediaan laptop berbasis Chrome OS ini bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, terutama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berbasis digital.

Namun, saat ini Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook tersebut.