Gubernur NTB
Antisipasi Inflasi Akibat MBG, Gubernur NTB Siapkan Pilot Project 10 SPPG di Pondok Pesantren
Lalu Iqbal mengingatkan dampak inflasi yang ditimbulkan dari program ini jika terus menerus mengambil bahan makanan dari pasar.
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyiapkan 10 pilot project pendirian, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pondok pesantren.
Hal tersebut disampaikan Lalu Iqbal saat menerima Kepala SPPG wilayah NTB Eko Prasetyo didampingi, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan Ahsanul Khaliq di Ruang Kerja Gubernur.
Dalam pertemuan itu, tim SPPG melaporkan progres program makan bergizi gratis (MBG) di NTB, yang sudah dimulai sejak Januari lalu.
Lalu Iqbal mengingatkan dampak inflasi yang ditimbulkan dari program ini jika terus menerus mengambil bahan makanan dari pasar, inilah yang membuatnya akan menyiapkan 10 SPPG di lingkungan pondok pesantren.
"Nanti akan memberdayakan semua potensi yang ada di daerah, misalkan peralatan dapur UMKM di Kotaraja dan Getap," kata Iqbal, Selasa (1/7/2025).
Pilot project SPPG di pondok pesantren ini didukung oleh CSR salah satu badan usaha milik negara (BUMN).
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu mengatakan, untuk bahan makanan nantinya akan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Penanaman sayurannya juga dianjurkan menggunakan pupuk organik.
Baca juga: Menjawab Asta Cita Presiden Prabowo, NTB Genjot MBG untuk Generasi Emas dari Dapur Negeri
Kepala SPPG wilayah NTB Eko Prasetyo mengungkapkan, selain siswa TK, SD, SMP dan SMA, program ini juga menyasar ibu hamil, menyusui dan balita (3B).
"Setiap dapur MBG harus menyalurkan 10 persen dari total penerima manfaat kepada kategori 3B dalam menekan angka stunting," jelasnya.
Eko mengatakan saat ini ada 180 ribu lebih sasaran program MBG di NTB. Ia juga mengatakan saat ini progres pembangunan SPPG di NTB sudah mencapai 60 unit.
"Ke depan target 350 sampai 450 unit di NTB," pungkasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.