Gubernur Iqbal Beberkan Strategi Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di NTB

TRIBUNLOMBOK.COM - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya dalam pengembangan pariwisata sebagai sektor penunjang pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara di TV One pada program Kabar Merah Putih, Rabu (11/6/2025) kemarin. 

"Jadi begini, kalau kita melihat NTB, ini ada dua wajah. Di satu sisi, NTB ini belum pernah bisa keluar dari daftar provinsi-provinsi termiskin. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat potensinya, luar biasa. Dari ujung barat sampai ujung timur, semua penuh dengan potensi," kata Lalu Iqbal menjawab pertanyaan host tentang strategi Pemprov NTB menuju Makmur dan Mendunia.

Menurutnya, dua wajah yang bertentangan ini coba pertemukan dengan tiga prioritas utama yang kita luncurkan.

Pertama, penyelesaian persoalan kemiskinan secara serius, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan. 

"Saat ini, di triwulan pertama, kemiskinan di NTB berada di atas rata-rata nasional, hampir 12 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,04 % merupakan kemiskinan ekstrem. Target kita adalah pada tahun 2029, kemiskinan ekstrem bisa nol. Sementara kemiskinan umum kita targetkan di bawah 10 % ," ujarnya.

Kemudian, suami Sinta Agathia ini menjelaskan bahwa pihaknya mendorong sektor pertanian, termasuk agroforestri, pertanian konvensional, peternakan, dan agromaritim (perikanan) untuk mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahan pangan.

"Kemudian pariwisata. Kita ingin destinasi-destinasi wisata di NTB menjadi destinasi kelas dunia. Salah satu strateginya adalah mendorong MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Event) agar tidak tergantung pada turis musiman yang hanya datang antara Mei hingga September," imbuhnya.

Santri jebolan Ponpes Assalam, Surakarta ini menyakini bahwa, dengan langkah itu NTB dapat mengisi kekosongan dari September hingga Mei dengan event-event sepanjang tahun. 

"Dengan begitu, okupansi hotel tetap tinggi, load factor penerbangan tetap terisi, harga tiket dan hotel bisa lebih terjangkau," tegasnya.

Dikatakan, langkah-langkah itu juga dinilai akan membuat Pemprov NTB keluar dari ketergantungan pada sektor pertambangan yang saat ini masih menjadi sumber pendapatan daerah. 

"Sayangnya, iya. Ketergantungan terhadap sektor tambang masih sangat tinggi. Buktinya, di triwulan pertama ini, sektor tambang mengalami kontraksi minus 30 % , meskipun sektor manufaktur dan pertanian mengalami peningkatan," katanya. 

Bahkan, pertanian tumbuh lebih dari 30 % —angka tertinggi dalam sejarah. Namun tetap saja tidak bisa menolong karena kontraksi tambang terlalu dalam. Hal ini terjadi karena penghentian produksi di Amman Mineral akibat masalah di smelter. 

"Mudah-mudahan dengan adanya relaksasi dari pemerintah pusat untuk ekspor konsentrat sementara waktu, bisa menstabilkan pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Jika berbicara data, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 6,2 % , tapi kalau sektor pertambangan dikeluarkan, angkanya turun hampir setengahnya. Hal itu pula yang memicu dirinya untuk terus melakukan langkah-langkah agar agar tambang ini bisa segera ekspor.