Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis di NTB Belum Sentuh Bumil dan Busui

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Realisasi program nasional makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), penyalurannya belum merata salah satunya untuk semua sasaran dalam program ini.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTB Eko Prasetyo menyampaikan, setiap dapur MBG harus menyalurkan 10 persen untuk penerima manfaat dari kategori 3B yaitu Bumil (Ibu hamil), Balita (Bawah lima tahun) dan Busui (Ibu menyusui).

"Ini kita dorong penyalurannya secara bertahap, kita upayakan sesegera mungkin," kata Eko, Senin (3/6/2025).

Eko mengatakan saat ini hanya ada satu dapur MBG yang berada di Aikmel, Lombok Timur yang menyalurkan program prioritas itu kepada penerima manfaat kategori 3B itu. Itupun skemanya melimbatkan pemerintah desa.

Ia juga mengatakan tantangan saat ini masih minimnya jumlah dapur MBG, dari 53 titik yang sudah disiapkan baru 38 yang beroperasi. Dengan jumlah sasaran penerima manfaat 110 ribu sampai 120 ribu.

"Satu SPPG atau dapur MBG itu bisa melayani 3.000 sampai 4.000 penerima manfaat, dari data Dapodik kita itu jumlah penerima manfaat satu juta lebih belum dari Kementerian Agama karena untuk sasaran kita ada beberapa sumber," jelas Eko.

Selain pemerataan penyaluran program MBG ini, tantangan SPPG yaitu insiden keracunan yang beberapa kasus terjadi di Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Eko mengatakan berdasarkan arahan dari Badan Gizi Nasional untuk melakukan investigasi penyebab anak-anak itu keracunan, karena dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat menjadi pemicu keracunan ini seperti dari manusia, bisa dari proses produksi, proses distribusi dan bisa dari penerima manfaat.

"Kami mengintruksikan kalau ada kejadian untuk membawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Itu kita akan melakukan investigasi. Kami akan selalu membenahi penyedia SPPG salah satunya penjamah makanan," kata Eko.

Sementara untuk kabar beberapa dapur MBG yang ditutup, Eko mengatakan itu penyebabnya administrasi yang belum selesai.

Dia juga mengatakan saat ini operasional dapur MBG tidak bisa menggunakan dana darurat, melainkan harus anggaran yang sudah dimaksukan pemerintah pusat kepala virtual account.