Nama Budi Arie Muncul di Dakwaan Kasus Judol, Disebut Dapat 50 Persen Komisi untuk Amankan Situs

Tayang: Senin, 19 Mei 2025 12:14 WITA

Editor: Irsan Yamananda

Nama Budi Arie Muncul di Dakwaan Kasus Judol, Disebut Dapat 50 Persen Komisi untuk Amankan Situs

TRIBUNNEWS/RIDHO HENDRIKOS

BUDI ARIE SETIADI - Eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Jaksa mengungkap dugaan jatah 50% untuk Budi Arie Setiadi saat menjabat sebagai Menkominfo terkait kasus mafia akses judi online (judol).

Kode bagian untuk Budi Arie dimaksud adalah ”Bagi PM”.

Selain itu, bagian untuk Budi Arie juga disebut di kode ”CHF” yang merupakan kode bagian untuk Zulkarnaen ditambah bagian untuk Budi Arie.

Dalam dakwaan disebutkan pula bahwa antara Mei hingga Oktober 2024, sebanyak 20.192 situs perjudian diamankan dari pemblokiran oleh Kemenkominfo dengan jumlah imbalan Rp 171,11 miliar.

BUDI ARIE - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di acara peluncurkn Pos Pengaduan Koperasi di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (Tribunnews/Endrapta)

Budi Arie Tolak Berkomentar

Saat Tribunnews.com mencoba mengonfirmasi kepada Budi Arie Setiadi, yang bersangkutan menolak berkomentar.

Budi Arie sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus judi online di lingkup Komdigi itu.

Keterangan itu disampaikannya usai ia menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024)

"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya wajib membantu pihak kepolisian dalam hal memberikan keterangan yang diperlukan dalam penuntasan kasus judi online di lingkungan Komdigi,” ungkapnya.

Persoalan pemberantasan judi online, menurutnya, persoalan bersama.

Budi Arie yang kini menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih menekankan perlunya konsistensi dan kebersamaan dalam upaya perlindungan masyarakat dari ancaman judi online.

“Terkait substansi keterangan yang saya silakan dikonfirmasi kepada pihak penyidik yang berwenang,” jelas dia.

Tanggapan Projo

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Projo, Handoko, mengatakan publik bisa mengecek fakta dan pemberitaan bagaimana Budi Arie berada di garis depan dalam memberantas judi online.

Ia mengatakan, surat dakwaan yang ditulis di media massa jelas disebutkan bahwa alokasi sogokan untuk tidak memblokir sejumlah situs judi online adalah kesepakatan para terdakwa.

"Surat dakwaan menyebut para terdakwa mengalokasikan 50 persen untuk Budi Arie. Sedangkan sisanya dengan persentase berbeda untuk para terdakwa," kata Handoko dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Dakwaan JPU, kata Handoko, tidak menyebutkan Budi Arie tahu, apalagi menerima uang haram tersebut.

Sehingga, menurutnya, Budi Arie tidak tahu soal pembagian sogokan itu, apalagi menerimanya baik sebagian maupun keseluruhan.

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2 3 4

Sumber: Tribunnews