Sikap Pemprov NTB Atas Dorongan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara (NTB) menanggapi soal pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) 

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika (Diskominfotik) Yusron Hadi mengatakan, rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini bukan hal yang baru. 

Sudah bertahun-tahun aspirasi pembentukan PPS disuarakan namu terkendala moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

"Kewenangan pengaturan maupun pembentukan ada pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, oleh karena mari kita taati aturan yang berlaku," kata Yusron.

Baca juga: Penjelasan Dua Dewan Dapil V NTB Soal Alasan Perlunya Pembentukan PPS

Dia juga mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi NTB sedang fokus melakukan pembangunan di berbagai sektor. 

Mantan Kasat Pol PP itu berharap agar masyarakat mendukung semua program pemerintah saat ini. 

Mengenai aksi mendorong pembentukan PPS pada Kamis (15/3/2025) di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Yusron ingin memastikan masyarakat tetap tertib.

Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) akan menggelar aksi dengan massa berjumlah ribuan.

"Pelabuhan darat, laut udara dan prasaran sarana transportasi itu urat nadi kehidupan kita, entitas vital dalam roda perekonomian dan hajat hidup org banyak mari secara arif kita berpikir dan bijaksana di sana berkehidupan sebagian masyarakat kita yg mencari nafkah," ucapnya.

(*)