Anggota DPR RI Fauzan Khalid Siap Fasilitasi Panitia Pembentukan PPS di Mataram

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Anggota DPR RI Fauzan Khalid akan memfasilitas pertemuan panitia pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Kota Mataram pada tanggal 28 Mei 2025.

“Kita fasilitasi pertemuan 28 Mei di Kota Mataram,” kata anggota Komisi II DPR RI di kantor bupati Lombok Timur, Senin (26/5/2025).

Pihaknya mengakui telah bertemu dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tata cara pembentukan PPS.

“Kita sudah minta pak Mendagri membuat PP 2025 ini harus selesai,” tegasnya. 

Ia menegaskan, PP tersebut menjadi pintu masuk untuk membahas pembentukan PPS.

“Itu pintu masuk, yang pasti kita dukung,” sambungnya. 

Mantan Bupati Lombok Barat itu menyikapi ada gelombang tuntutan dari masyarakat mengenai pembentukan PPS. Ia meminta masyarakat  menyampaikan aspirasi secara  santun tanpa merugikan masyarakat lainnya dan tidak mengganggu fasilitas publik.

“Jangan anarkis, jangan menggangu fasilitas publik,  jangan mengganggu kepetingan rakyat,  inti jangan menyampaikan tuntutan kemudian  merugikan rakyat banyak,” pesannya. 

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga dari berbagai daerah di Sumbawa Barat kembali menggelar aksi menyuarakan pembentukan Provinsi Pulaun Sumbawa, di jalan Pelabuhan Poto Tano, Senin (26/5/2025).

Baca juga: Demo PPS Jilid Tiga, Massa Tuntut Presiden Prabowo Segera Cabut Moratorium DOB

Aksi jilid tiga ini, massa menuntut agar Presdiden Prabowo Subianto segera mencabut moratorium (penundaan) Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

"Kami datang husus dari KSB ini untuk menyuarakan aspirasi kami, agar Presiden Prabowo Subianto mencbut Moratorium DOB untuk pembentukan PPS," kata Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Muhammad Sahril Amin di sela aksinya.

Selain itu, pihaknya juga menuntut Fahri Hamzah untuk segera mendorong pemerintah agar segera membentuk PPS. Hal itu menjadi tuntutan massa karena Fahri sering menyebut pembentukan PPS dalam setiap orasi politiknya.

Aksi jilid tiga ini juga menjadi bentuk tuntutan kepada pemangku kebijakan terutama tokoh-tokoh yang ada di Sumbawa.

"Fahri Hamzah ini sering berjanji ke kami karena tetap menyebut PPS setiap orasi politiknya, karena Fahri Hamzah sering mengatakan, setahun setelah Presiden Prabowo menang, ia pastikan PPS ini terbentuk, nah kalimat itu yang kita tuntut," ujarnya.