Kemenag Ajukan Visa 192.551 Jemaah Haji, Baru 187.773 yang Disetujui Otoritas Arab Saudi

TRIBUNLOMBOK.COM - Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat penerbitan visa jemaah haji Indonesia.

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain mengatakan, pihaknya masih menunggu persetujuan otoritas Arab Saudi. 

"Untuk request visa yang diajukan sebenarnya sudah mencapai 192.551. Alhamdulillah, saya cek pagi ini, visa yang sudah terbit sudah mencapai 187.773 jemaah. Kita masih terus kebut untuk proses pemvisaan ini sehingga diharapkan bisa segera selesai,” sebut Zain di Jakarta, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari laman resmi Kemenag.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. 

Kuota haji reguler, terbagi atas: 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).

Baca juga: Kemenag NTB Jelaskan Penyebab Visa Ratusan Jemaah Calon Haji NTB Belum Keluar

“Kita harap penerbitan visa berjalan lancar dan bisa selesai sesuai target,” sebut Muhammad Zain.

Keberangkatan Petugas Haji Lombok Tengah Tertunda

Keberangkatan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, istrinya Baiq Nurul Aini Pathul Bahri, serta Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan tertunda dari jadwal semula yang seharusnya berangkat pagi ini, Sabtu (3/5/2025), bersama kloter 2 jemaah calon haji. 

Penundaan ini disebabkan oleh belum terbitnya visa haji dari pemerintah Arab Saudi.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah, Nasrullah, membenarkan bahwa ketiganya termasuk dalam manifest kloter 2 yang dijadwalkan berangkat hari ini. Mereka seharusnya berangkat sebagai bagian dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

“Bukan hanya pak bupati dan pak ketua DPRD, namun dokter dan perawat juga belum terbit visanya. Akhirnya Pak Bupati bersama istri dan ketua DPRD serta dokter dan perawat tidak bisa menyertai jemaah yang berangkat hari ini,” jelas Nasrullah.

Ia menegaskan bahwa sistem pengajuan visa yang diterapkan pemerintah Arab Saudi bersifat otomatis dan berbasis data. Sistem tidak melihat apakah calon jemaah tersebut merupakan bupati ataupun ketua DPRD.

Menurutnya, penjelasan ini penting agar masyarakat memahami bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap pejabat dalam proses pemberangkatan haji.

Nasrullah menyebutkan bahwa Bupati Lombok Tengah, Ketua DPRD, serta tenaga kesehatan yang visanya belum terbit dijadwalkan akan berangkat pada kloter 6, Rabu (7/5/2025) mendatang.

“(Soal visanya) belum, belum (keluar). Kalau total tetap yang berangkat hari ini sebanyak 384 jemaah dari Lombok Tengah,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada upaya memprioritaskan pejabat untuk berangkat lebih awal, demi menjaga prinsip keadilan. 

Dalam hal ini, lanjut Narullah, keadilan Tuhan yang maha kuasa ysng mrmilih umstnys untuk berangkat.
 
“Jadi Mekah Madinah ini benar-benar maunya Allah siapa yang duluan dipanggil. Ndak perlu kita ributkan yang begini-begini. Yang penting jemaah bisa berangkat dalam keadaan sehat, aman, nyaman dan tenang,” tutup Nasrullah.

Sementara itu, menurut laporan Tribun Lombok, ratusan jemaah calon haji (JCH) dari Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kendala serupa. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag NTB, Lalu Muhammad Amin, menyebut gangguan pada aplikasi E-Hajj milik Pemerintah Arab Saudi sebagai penyebab utama.

“E-Hajj sering trobel, beberapa hari ini tidak bisa diakses. Ini juga yang menyebabkan terjadinya keterlambatan,” ungkap Amin, Jumat (2/5/2025).

Gangguan pada aplikasi tersebut menyebabkan lebih dari 800 JCH asal NTB belum memperoleh visa. Selain itu, perpanjangan masa pelunasan biaya haji dari 17 April menjadi 25 April turut menghambat pengaturan kloter keberangkatan.

Amin memastikan bahwa seluruh calon jemaah yang sudah terdaftar dalam kloter akan tetap diberangkatkan. Jika visa mereka belum juga terbit pada jadwal semula, maka mereka akan digabungkan dalam kloter campuran terakhir.

Penjelasan Kemenag NTB 

Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan, penyebab ratusan calon jemaah haji (CJH) belum memiliki visa meski sudah terbagi dalam kelompok terbang (Kloter) oleh pemerintah.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan, tahun ini penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi menggandeng delapan syarikah atau perusahaan.

Perusahaan inilah yang mengurus data jemaah haji, namun ternyata terjadi persaingan dalam pengelolaan data yang berimbas pada visa calon jemaah haji belum keluar. 

"Sehingga dengan banyaknya Syarikah terjadi persaingan di situ, mengklaim data jemaah," kata Amin pada Tribun Lombok, Jumat (2/5/2025).

Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga menerapkan sistem baru, dimana data jemaah calon haji yang sudah dimasukkan tidak bisa diganti oleh yang baru. Data tersebut diajukan saat para jemaah calon haji belum melakukan pelunasan.

Setelah masa pelunasan ditutup, ternyata beberapa jemaah tidak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), oleh pemerintah akan diganti namun terhalang aturan baru Pemerintah Arab Saudi.

"Inilah yang menimbulkan permasalahan, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia," ucap Amin.

Bukan hanya jemaah reguler saja yang belum memiliki visa haji ini, tetapi petugas kesehatan kemudian kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) juga merasakan hal yang sama.

Beberapa jemaah yang tergabung dalam kloter satu dan dua terpaksa menunda keberangkatan sembari menunggu visa keluar. Pemerintah sedang mengusahakan agar visa tersebut bisa keluar sebelum seluruh kloter diterbangkan.

"Inilah yang kami lakukan bekerja 24 jam berkoordinasi dengan stakeholder terkait, pemerintah pusat irjen yang mengurus ini untuk memastikan semua bisa keluar," pungkas Amin.

(TribunLombok.com)