Kanwil DJPb Catat Pertumbuhan Ekonomi NTB Negatif 0,14 Persen pada Februari 2025

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pendapatan daerah Rp 2,6 triliun hingga Februari 2025. 

Angka itu setara 10,27 persen dari target tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi negatif 0,14 persen.

Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari mengatakan, kondisi ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi regional yang melambat.

Serta penurunan aktivitas yang menjadi sektor pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan pajak yang masih rendah.

"Seluruh komponen PAD mengalami penurunan, sehingga kinerja APBD di NTB perlu di akselerasi," kata Ratih, Rabu (26/3/2025).

Baca juga: Pemprov NTB Kembangkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain, pendapatan transfer NTB tumbuh sebesar 6,61 persen atau Rp 2,3 triliun.

Ini disebabkan karena meningkatnya transfer ke daerah (TKD) melalui dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi melalui DAU ini," jelas Ratih.

Dia menjelaskan, realisasi belanja di NTB sampai dengan Februari 2025 sebesar 1,34 triliun atau 5,14 persen menurun 1,83 persen, penurunan ini terutama terjadi pada belanja transfer.

"Dapat disebabkan oleh penundaan penyaluran dana ke pemerintah kabupaten/kota atau desa," kata Ratih.

Untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, Kanwil DJPb memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat digitalisasi dan mengintensifkan pajak daerah guna efektivitas pemungutan PAD.

"Selain itu percepatan realisasi belanja daerah harus difokuskan pada program padat karya, penyederhanaan prosedur pencairan belanja modal, serta belanja sosial berbasis data terpadu agar manfaat langsung dirasakan masyarakat," jelas Ratih.

Penguatan dana transfer dilakukan dengan skema performance-based budgeting, mengalokasikan dana lebih besar ke daerah dengan capaian pembangunan nyata, serta mempercepat penyaluran Dana Desa berbasis cash for work untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, SiLPA harus dimanfaatkan secara produktif dengan mengalokasikannya ke program investasi daerah seperti bantuan permodalan UMKM, subsidi logistik bahan pokok, serta akselerasi proyek infrastruktur strategis, sehingga pengelolaan fiskal dapat berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB. 

(*)