Menagih Janji Meritokrasi Birokrasi untuk NTB Makmur Mendunia

Amir Mahmud
Warga NTB 

Gonjang-ganjing mutasi jabatan di lingkup OPD pemprov NTB terus bergulir. Isu mutasi itu terus menggema seminggu belakangan ini. Saluran pewarta online maupun offline gencar mewartakan isu tersebut. Nama-nama penting kepala dinas yang akan di mutasi mulai beredar. 

Namun mutasi sesungguhnya hanyalah mekanisme penyegaran dan semacam reward bagi birokrat yang punya prestasi. Tidak perlu khawatir dengan wacana kepala daerah melakukan mutasi. Gubernur NTB, lalu muhammad ikbal merupakan figur pemimpin dengan konsep dan strategi meritokrasi. 

Gubernur NTB meyakini sistem meritokrasi mendorong perubahan di semua sektor kehidupan warga NTB dan akan membawa kemakmuran bagi warganya. Artinya siapapun personal birokrat di lingkungan OPD ketika berprestasi mengelola sumberdaya, berhasil menciptakan kebijakan yang menguntungkan berdampak terhadap kepentingan rakyat, mengangkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan harapan hidup yang lebih baik dan merangkul semua pihak maka jangan khawatir dengan isu mutasi. Prestasi itu akan menjadi pertimbangan bagi pemimpin melakukan pergantian pucuk pimpinan OPD. 

Gagasan NTB makmur mendunia bukan ide biasa. Ada alasan mendasar menjadi latar belakang lahirnya gagasan besar itu. Entah karena persoalan kesejahteraan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan atau soal tata kelola pembangunan dan SDM yang masih semrawut. Sebab itu butuh penataan ulang mesin birokrasi dan sistem meritokrasi untuk mengurai situasi itu. tentu fikiran itu hanya beliau (Miq Ikbal) yang paling paham.

Namun gagasan besar itu bukan tanpa rasionalitas dan strategi matang ketika di usung sebagai "visi-misi" seorang kandidat calon gubernur. Tentu visi-misi tersebut di ikuti dengan langkah dan konsep strategi bagaimana mendrive gagasan tersebut menjadi nyata.

Saat ini sang pemilik ide sudah terpilih menjadi Gubernur NTB. Saatnya kita menagih janji: meritokrasi mesin birokrasi.

Baca juga: Gubernur NTB Lalu Iqbal Balik Badan saat Ditanya Mutasi Pejabat Eselon II

Seorang pemimpin harus berani mengambil langkah konkrit dan tegas untuk mencapai tujuan yang di usungnya. Nietzsche pernah menulis, "one must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star."  Seseorang harus memiliki kekacauan dalam dirinya untuk bisa melahirkan sesuatu yang baru.

Mungkin ritual "buka bareng" yang di inisiasi pemprov NTB-yang di sinyalir bermuatan "politis" menjadi celah untuk memulai menata birokrasi yang akan membantunya membawa NTB sampai pada cita-cita: NTB makmur mendunia. 

Menjadi nahkoda sebuah perahu butuh awak perahu yang mendampinginya mengarungi gelombang besar kepentingan dan badai pragmatisme kekuasaan yang menjadi hambatan berlabuh pada harapan masyarakat NTB makmur dan sejahtera selama ini. 

Bagi seorang ikbal, berdiri sendiri di geladak, memegang kemudi perahu, mengatur jarak dan membaca arah kompas kebijakan bukan hal baru. Ia pernah berpuluh tahun dalam birokrasi dan mecapai puncak kendali dan tentu ada awak perahu yang siap dan berani, setia secara loyalitas juga mengerti tugas fungsinya serta percaya pada pemimpinnya yg selalu mendampinginya.

Seorang pemimpin visoner selalu memegang teguh janji dan prinsipnya. Menjaga prinsip dan menepati janji adalah harga diri yang akan di bawa sampai ruh berpisah dengan jasad. Husni Muadz, dalam forum diskusi jumatan pernah menyebutkan, "menjaga komitmen dan menunaikan janji adalah bukti intensi manusia pada kebenaran, kebaikan dan keindahan."

Kepemimpinan bukan soal kecerdasan dalam memandu kompas kebijakan tetapi soal bagaimana membawa semua orang (baik pendukung maupun lawan politik) bergerak kearah tujuan yang sama.

Hannah arendt menulis dalam the human condition, " to act in its most general senses, means to take an anititives, to begin something new." Pada akhirnya kepemimpinan bukan hanya soal menjaga agar kapal tetap terapung tatapi tentang keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. 

Tak ada alasan untuk menunda sebuah cita-cita dan janji suci kepemimpinan sebab itu adalah janji. Setiap janji harus di tunaikan sebagai bukti komitmen menjaga kepercayaan masyarakat.