Mutasi Pejabat NTB

Gubernur NTB Lalu Iqbal Balik Badan saat Ditanya Mutasi Pejabat Eselon II

Gubernur NTB Lalu Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri kompak tidak menjawab mutasi pejabat eselon II itu

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
MUTASI PEJABAT - Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/3/2025). Iqbal dan Dinda kompak tidak menjawab soal mutasi, meskipun saat ini menjadi perbincangan dikalangan pejabat Pemprov NTB. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kabar mutasi pejabat di jajaran eselon II Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi perbincangan hangat, meskipun sampai saat ini Gubernur Lalu Muhamad Iqbal masih menunda rotasi para pejabat.

Belakangan beredar nama pejabat yang berpotensi untuk digeser. Terkait hal tersebut Iqbal masih enggan untuk berkomentar.

Bahkan Lalu Iqbal balik badan menghindari pertanyaan awak media usai kegiatan penyerahan zakat di Gedung Graha Bhakti, di Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/3/2025).

Lalu Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri kompak tidak menjawab mutasi pejabat eselon II itu.

Sebelumnya Iqbal menegaskan akan melakukan mutasi untuk mengisi sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong, total ada 13 kepala OPD yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas sementara (Plt).

"Sudah pasti (mutasi) sekarang yang kosong 13, yang kosong pasti segera kita isi," kata Iqbal, Senin (3/3/2025) lalu.

Lalu Iqbal dalam beberapa kesempatan juga menegaskan ingin melakukan pembenahan di birokrasi, dengan cara melakukan meritokrasi yakni menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Lalu Firman Wijaya Terpilih Aklamasi sebagai Ketua KONI Lombok Tengah 2025-2029

Namun baru-baru ini kabar mutasi semakin panas dengan munculnya undangan buka bersama Gubernur bersama instansi vertikal, namun sejumlah pejabat tidak diundang.

Sebut saja Kepala Dinas Sosial Ahsanul Khaliq, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aidy Furqan dan beberapa pejabat lainnya.

Setelah terjadi kegaduhan akibat undangan tersebut, akhirnya Pemerintah Provinsi NTB merevisi dan akhirnya seluruh kepala OPD diundang. 

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved