Akademisi Ingatkan Gubernur NTB soal Janji Meritokrasi dalam Mutasi Pejabat

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Rencana Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memutasi pejabat di awal masa kepemimpinan dianggap lumrah. Tapi akademisi mengingatkan janji penerapan sistem meritokrasi dalam tata kelola pejabat.  

"Saya kira setiap kepala daerah pasti memiliki target yang baik saat membuat sebuah keputusan. Rencana mutasi harus kita hargai sebagai upaya gubernur untuk mewujudkan visi dan misinya yang menjadi janji kampanye," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof Dr H Kadri, pada Tribun Lombok, Sabtu (15/3/2025).

Kepala dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD), lanjut Kadri, adalah organ penting yang bisa mengeksekusi kebijakan seorang gubernur di level teknis. Sehingga rencana mutasi dinilai tidak salah, sepanjang tidak melanggar aturan.

Meski demikian, dia mengingatkan agar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan rotasi pejabat dengan prinsip-prinsip meritokrasi. Jangan sampai mutasi dilakukan karena sentimen pilihan politik.

"Agenda meritokrasi yang selalu disuarakan gubernur akan terkonfirmasi dalam proses mutasi yang dilakukan. Jika mutasi cenderung emosional dengan membangun demarkasi yang jelas antara kadis atau pejabat yang mendukung dengan yang tidak mendukung saat Pilgub, maka hal itu kontras dengan agenda meritokrasi yang hendak diimplementasikan oleh Miq Iqbal," tegas Kadri. 

Baca juga: Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Dukung Langkah Lalu Iqbal Gelar Mutasi Besar-besaran

Meritokrasi sendiri merupakan sistem yang memberikan penghargaan kepada orang berdasarkan kemampuan dan prestasinya, bukan kekayaan atau status sosial.

Libatkan Publik

Menurutnya, jika momentum mutasi ini dijadikan gubernur sebagai upaya mencari kepala OPD terbaik dengan sistem yang transparan dan terbuka. Maka sinyal mirotokrasi sudah nampak di awal kepemimpinan Iqbal-Dinda. 

"Publik bisa dilibatkan untuk memberi catatan terhadap calon kadis di Pemprov NTB. Link online yang dirahasiakan bisa dibuat untuk mendapat masukan public," ujarnya. 

Rekam jejak pejabat pemprov NTB dapat ditelusuri dari masukan publik terkait dengan perjalanan hidup mereka. Tentu itu bukan menjadi konsumsi umum, tapi hanya gubernur dan wakil gubernur yang tahu sebagai dasar membuat kebijakan mutasi. 

Gubernur juga bisa memanfaatkan informasi dari APH untuk melengkapi pemahamannya tentang track record pejabat Pemprov NTB. Jadi yang ditracking tidak hanya persoalan hukum tetapi juga persoalan sosial selama mereka (pejabat pemprov) berinteraksi di masyarakat. 

Hal ini penting untuk meminimalisir resistensi publik terhadap pejabat, dan menjamin kenyamanan kerja tanpa beban sosial yang harus diemban oleh sang pejabat. 

"Saya yakin gubernur juga sudah memetakan mana jabatan kepala dinas yang membutuhkan pergeseran dan mana jabatan yang harus melewati Pansel atau bidding agar pak gubernur memiiki pilihan dari pejabat eselon 3 yang dianggap mampu dan berprestasi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Provinsi NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal dikabarkan akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II dalam waktu dekat.

Informasi yang didapatkan Tribun Lombok, hampir semua kepala OPD akan dimutasi alias dirombak total.